Pejabat Harus Hindari Perilaku Koruptif

0

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram DR. H. Mohan Roliskana mengapresiasi langkah konkret dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram. Perilaku atau tindakan yang mengarah pada praktik koruptif harus dihindari oleh seluruh pejabat maupun aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. “Iya, itu wajiblah untuk dihindari,” tegas Mohan dikonfirmasi pekan kemarin.

Permasalahannya lanjut Walikota, potensi penyalahgunaan banyak dan harus dipahami oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, termasuk dirinya sebagai kepala daerah harus mencegah pelanggaran aturan. Meskipun memiliki niat baik dari kewenangan tetapi keliru dalam mengambil keputusan maka berpotensi menjadi masalah. “Niat baik tetapi salah dari aturan tetap juga bermasalah,” ujarnya.

Di satu sisi, banyak hal yang berkaitan dengan posisi Kota Mataram membangun relasi antara legislatif dan relasi kelembagaan pengelolaan penanganan aset. Pihaknya ingin tertib dan taat hukum serta peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset daerah. Artinya, semua yang dijalani harus sesuai koridor hukum sehingga dalam pelaksanaan aman.

Oleh karena itu, pelibatan aparat penegakan hukum dan termasuk pengawasan kegiatan fisik atau pengadaan barang dan jasa sangat penting, sehingga kehadiran Komisi Antirasuah, ini dapat memberikan wawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram. “Makanya, setiap pengadaan barang dan jasa termasuk tender fisik selalu melibatkan aparat penegak hukum untuk membantu melakukan supervisi dan lain sebagainya. Tujuannya menghindari kesalahan dan lain sebagainya,” demikian kata dia. (cem)