Rakor Pengendalian Inflasi, Kinerja Pengendalian Inflasi Bulanan di NTB Dinilai Sangat Baik

0

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB kembali mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Senin, 6 Mei 2024. Pj Gubernur NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si diwakili oleh Asisten II Setda NTB Dr. H Fathul Gani dan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Drs H. Wirajaya Kusuma, MH.

Rakor dipimpin langsung oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia atau perwakilannya secara online. Sejumlah narasumber memberikan pemaparan dalam Rakor tersebut. Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, Bulog dan lain-lain.

Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw berharap agar pemerintah daerah terus konsisten melakukan upaya-upaya untuk menekan laju inflasi di daerah masing-masing. Termasuk melakukan penanaman komoditas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya dengan perencanaan yang baik.

“Beberapa daerah sudah melaksanakan itu, namun hasilnya belum signifikan. Karena dilakukan dengan perencanaan yang kurang baik,” kata Tomsi.

Ada sejumlah komoditas pertanian yang harganya cukup fluktuatif beberapa waktu terakhir seperti cabai dan bawang merah. Karena itulah Pemda diminta untuk melakukan penanaman dengan perencanaan yang baik agar komoditas tersebut tak lagi memberi andil inflasi.

Plt Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, inflasi bulan April 2024 sebesar 3,00 secara tahunan (y-o-y) dan secara bulanan (m-to-m) sebesar 0,25 persen. Andil inflasi m-to-m secara nasional dominan dari kelompok transportasi. Namun inflasi secara tahunan di bulan April dominan dikontribusikan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Secara m-to-m, ada 34 provinsi di Indonesia mengalami inflasi dan empat provinsi mengalami deflasi. Meski inflasi, namun Provinsi NTB sendiri masuk dalam jajaran lima provinsi dengan inflasi terendah secara m-to-m di bulan April kemarin. Urutannya yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, dan Aceh dengan angka sama-sama 0,05 persen. Sementara NTB dan Kepulauan Riau berada di angka 0,06 persen.

“Di wilayah Bali Nusra, inflasi tertinggi Provinsi Bali 0,32 persen secara month to month dan inflasi terendah Nusa Tenggara Barat 0,06 persen,” kata Amalia Adininggar Widyasanti saat memberikan pemaparan.

Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Drs H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, Pemprov NTB menyambut baik arahan dari Kemendagri yang meminta semua Pemda di Indonesia konsisten melakukan pengendalian inflasi, salah satunya dengan gerakan penanaman komoditas pangan. Sebab stok pangan yang terbatas di satu daerah berpotensi menimbulkan kenaikan harga dan akhirnya memberi andil terhadap inflasi.

Wirajaya mengatakan, untuk mengendalikan inflasi di bulan Mei ini, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota terus berupaya optimal menerapkan strategy 4 K. Strategi 4 K yaitu menjamin ketersediaan stok pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi rantai pasok pangan dan komunikasi yang efektif agar masyarakat tidak mudah panic buying dan menerapkan manajemen kebutuhan secara logis.

“Kita juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan TPID Kabupaten/Kota, melaksanakan gerakan menanam tanaman bahan komoditas strategis seperti bawang merah, cabai, tomat. Ini dilakukan juga dengan memasifkan pemanfaatan pekarangan sebagai apotek hidup,” ujarnya.

Pemprov NTB juga akan berupaya memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP) di tiga kabupaten/kota, memperkuat kerjasama antar daerah terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas serta sejumlah upaya lainnya.(ris/*)