Kasus Nikah Dini Tinggi, MAS Sebut Tidak Sesuai Pakem

0

Mataram (Suara NTB) – Banyaknya kasus nikah dini atau perkawinan anak di NTB, khususnya di Pulau Lombok tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata. Semua elemen, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun hingga pemerintah desa/kelurahan dan juga media memiliki peranan dalam meminimalisir kasus nikah dini.

Bagi Majelis Adat Sasak (MAS), seperti disampaikan Koordinator MAS Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Raden Muhammad Rais, menyebut masih tingginya kasus pernikahan anak akibat masyarakat tidak paham aturan atau pakem adat menikah (merariq) yang sebenarnya.

Diakuinya, selama ini, masih ada pemahaman keliru di masyarakat, jika adat Sasak memperbolehkan pernikahan anak. Padahal, jika merujuk pada pakem yang ada, adat Sasak tidak membenarkan terjadinya pernikahan anak.

‘’Karena pernikahan dalam adat Sasak adalah sesuatu yang sacral, sehingga tidak boleh melanggar aturan. Bagaimana cara selarian dan lainnya sudah ada aturannya,” katanya saat ditemui di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, akhir pekan kemarin.

Begitu juga soal usia, tambahnya, sudah jelas dalam pakem adat Sasak tidak membenarkan pernikahan anak. Dalam Pakem Adat Merariq, seorang anak perempuan baru diperkenankan menikah setelah bisa menenun kain sebanyak 144 lembar. Menurutnya, jika dikonversi dari sisi usia, sekitar umur 22 tahun.

Sementara seorang lelaki, baru diperkenankan menikah setelah berhasil mengembangkan kerbau menjadi 25 ekor dari sepasang kerbau atau bila dikonversi sekitar 23 tahun. Untuk itu, ujarnya, banyak hal yang harus dilakukan dan diselaraskan antara pemerintah dengan masyarakat agar kasus pernikahan anak bisa segera diatasi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Dra. Nunung Triningsih, tidak menampik adanya peningkatan angka pernikahan anak di NTB tahun 2023 lalu. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan anak di NTB pada tahun 2023 sebesar 17,32 persen. Terjadi kenaikan dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar 16,23 persen.

Persentase angka pernikahan anak di NTB ini, ujarnya, berada di atas rata-rata nasional, karena rata-rata angka pernikahan anak secara nasional yaitu sebesar 6,92 persen.

Untuk itu, ujarnya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mitra elemen masyarakat lainnya yang telah menandatangani deklarasi pencegahan pernikahan anak di NTB. dapat menekan kasus pernikahan anak di NTB. Menurutnya, adanya kolaborasi, sinergitas dan deklarasi semua pihak akan menjadi gerakan baru untuk menurunkan angka perkawinan anak di NTB.

Diakuinya, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., meminta pada DP3aP2KB dan Bappeda NTB berkolaborasi dengan seluruh OPD serta elemen lainnya dalam menangani masalah pernikahan anak ini. Dalam hal ini, ungkapnya, salah satu program yang akan dilakukan dengan mengintervensi 50 desa di NTB yang paling banyak ditemukan kasus pernikahan anak. Nantinya, 50 desa ini akan dijadikan pilot project dalam penanganan pernikahan anak, stunting dan kemiskinan ekstrem.

 Selain itu, adanya deklarasi stakeholders terkait untuk pencegahan pernikahan anak, pemberian dispensasi nikah semakin diperketat. Selama ini, budaya masih dijadikan tameng untuk melegalkan pernikahan anak. Padahal dalam budaya masyarakat di Pulau Lombok, seorang perempuan baru boleh menikah jika sudah bisa menenun. Perempuan di Lombok bisa menenun ketika berusia sekitar 22 tahun, begitu juga laki-laki, sesuai adat masyarakat di Pulau Lombok baru boleh menikah saat berusia 22 – 24 tahun. (ham)