Urus Masalah Kepegawaian, 2025, Tidak Perlu Lagi ke Jakarta

0

Mataram (Suara NTB) – Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mataram resmi dimulai, Senin, 6 Mei 2024 . Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Penjabat (Pj) Sekda NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., Kepala Biro Umum BKN Nanang Subandi, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Yusron Hadi dan lainnya.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengakui, pembangunan UPT BKN di NTB prosesnya cukup lama sampai mendapatkan persetujuan dari Presiden Ir. H. Joko Widodo. Menurutnya, adanya UPT BKN di NTB ini dalam proses kepegawaian yang selama ini diurus ke Kantor BKN Regional X Denpasar dan BKN Pusat menjadi lebih cepat dan efisien.

‘’Tapi dengan UPT ini nanti harapannya menjadi cikal bakal Kantor Regional BKN yang ada di Mataram, sehingga harapan ke depan bisa terlepas dari Kantor BKN Regional X Denpasar,’’ ujarnya.

Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi pada pemerintah daerah yang telah menghibahkan lahan di samping TVRI NTB, sehingga bisa dimulai pelaksanaannya.

Mengenai fungsi dari Kantor UPT BKN Mataram, ujarnya, hanya sebatas memberikan pelayanan seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Namun di masa mendatang akan dilengkapi dengan pembangunan unit penilaian kompetensi.

‘’Jika nanti ada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Madya bisa dilakukan di UPT. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bisa dilaksanakan di UPT. Meski kami mendapatkan kabar, unit pelaksanaan seleksi kompetensi di NTB ini sudah mendapatkan akreditasi A dari BKN, sehingga bisa melaksanakan dan membantu BKN dalam melaksanakan uji kompetensi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,’’ terangnya.

Pihaknya mengharapkan koordinasi yang sudah bagus antara Pemprov NTB dan instansi di daerah ini dengan BKN bisa ditingkatkan lagi. Apalagi saat ini CAT BKN tidak hanya untuk melaksanakan seleksi ASN atau pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tapi juga dipakai untuk seleksi TNI. ‘’Jadi untuk seleksi TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Laut sudah menggunakan CAT BKN, sehingga harapannya ke depan pengisian jabatan anggota Polri bisa menggunakan CAT ini,’’ ujarnya.

Hal senada disampaikan Pj Sekda NTB Ibnu Salim, pihaknya menyambut baik dan bersyukur dengan keberadaan Kantor UPT BKN di NTB. Bahkan, bagi Pemprov NTB memiliki arti penting, karena akan semakin efektif, efisien, mudah, serta mengurangi jarak dan mempercepat koordinasi dengan pihak BKN.

Selama ini, ketika daerah di NTB, termasuk instansi vertikal dalam mengurus masalah kepegawaian selalu mengurus ke Jakarta. ‘’Dengan kehadiran Kantor UPT BKN di sini (NTB, red) yang berkaitan dengan kepegawaian bisa selesai di Mataram, NTB. Oleh karena itu, tentu akan berdampak terhadap berbagai program, seperti reformasi kepegawaian, reformasi birokrasi, digitalisasi ASN dan sebagainya akan lebih mudah dilaksanakan di tempat ini,’’ harapnya.

Menurutnya, lokasi pembangunan Kantor UPT BKN ini sebelumnya masih satu kesatuan dengan TVRI NTB, sehingga ketika ada permintaan hibah lahan dari BKN untuk membangun UPT di NTB, pihaknya langsung memproses. Hal ini bertujuan, agar pemerintah daerah, instansi vertikal, kepolisian bisa mempercepat dalam proses urusan kepegawaian di Kantor UPT BKN daripada harus langsung mengurus ke Jakarta. (ham)