Pekerja Sosial Dinsos NTB Optimalkan Pendampingan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

0

Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB melalui pekerja sosial anak atau pendamping rehabilitasi sosial anak terus mengoptimalkan pendampingan terhadap anak-anak NTB yang berhadapan dengan kasus hukum. Dalam hal ini pendamping rehabilitasi sosial anak tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya.

Kepala Dinas Sosial NTB Dr. H Ahsanul Khalik, S.Sos, MH mengatakan, pendampingan dilakukan baik pada tataran asesmen kasus terhadap anak yang bersangkutan, juga kepada pihak keluarga dan pihak lain terkait. Termasuk juga pendampingan pada ranah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian serta di ruang persidangan peradilan anak.

Pekerja sosial anak atau pendamping rehabilitasi sosial anak ini juga memfasilitasi rujukan lanjutan untuk reintegrasi ke pihak keluarga serta penanganan rehabilitasi sosial, kata Ahsanul Khalik kepada Suara NTB, Senin, 6 Mei 2024.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan anak yang berkonlik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Mengacu pada hal tersebut diatas, anak berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Ia mengatakan, sejak Januari sampai Maret tahun 2024, data kasus anak yang terlaporkan sebanyak 258 kasus yang terdiri dari 137 laki dan 121 perempuan.

Dari sejumlah kasus tersebut, sebanyak 226 kasus diantaranya adalah anak berhadapan dengan hukum, 129 anak korban, 39 anak pelaku, dan 58 anak saksi.
“Sedangkan sisa 18 kasus diantaranya adalah anak-anak terkait adopsi / calon anak angkat, perebutan hak asuh, penelantaran dan AMPK atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak disabilitas, terang Dr. AKA, sapaan akrabnya.

Ada sejumlah jenis kasus yang dihadapi oleh anak-anak NTB di triwulan I 2024 ini seperti kasus perkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian, pembunuhan, narkotika, kecelakaan lalu lintas, korban kekerasan fisik/mental, anak korban perlakuan salah dan beberapa jenis lainnya.

Doktor AKA memberi apresiasi terhadap orang tua atau keluarga anak yang sudah memiliki keberanian untuk melaporkan kasus yang menimpa anak yang berhadapan hukum kepada petugas Dinas Sosial, Pemda dan kepolisian. Sebab dulunya jika ada anak yang berhadapan dengan masalah hukum, keluarga cenderung tak melaporkannya ke Dinas Sosial atau pihak berwajib.

Berbagai kasus yang ditangani terungkap karena sekarang ini ada keberanian orang tua atau juga kekuarga melaporkan masalah-masalah anak kepada petugas Dinas Sosial maupun ke kepolisian, bahkan juga ke pemerintah desa setempat, yang dulu biasanya ditutupi, karena keluarga malu atau tidak berani melaporkan, katanya

Munculnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan jumlah sebanyak 258 kasus di NTB juga berkat kerjasama antara para Pendamping Sosial Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial bersama kepolisian.
“Dan katanggapan para Pendamping Sosial kita dalam menindak lanjuti sekecil apapun informasi di masyarakat ataupun yang ada di media, apakah itu media sosial mapun media lainnya, katanya.
Berikut ini adalah jenis kasus yang dialami oleh anak-anak di NTB periode Januari – Maret 2024.

Dari sejumlah kasus tersebut diatas, penyelesaian kasusnya diselesaikan melalui diversi tingkat masyarakat sebanyak 6 anak, diversi tingkat penyidik/kepolisian 12 anak diversi tingkat putusan/pengadilan 12 anak, pidana (LPKA) sebanyak 14 anak, kembali ke pihak keluarga sebanyak 183 anak, rehabilitasi oleh LPKS (Sentra Paramitha) sebanyak 6 anak dan dirujuk ke PPS (UPT Dinsos NTB) juga LKSA sebanyak 25 anak.(ris)