Dugaan Penyelewengan Beras Bansos, Polres Loteng Hitung Kerugian Negara

0

Praya (Suara NTB) – Polres Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih terus mengintensifkan penyelidikan dugaan penyelewengan bantuan beras dalam program bantuan cadangan pangan di dua Desa Pandan Indah serta Barabali. Selain melakukan pemanggilan dan pemeriksaan para pihak terkait, Polres Loteng juga kini tengah melakukan perhitungan kerugian Negara. Untuk memastikan nilai kerugian Negara yang terjadi dalam kasus tersebut.

Demikian diungkapkan Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK., saat senam pagi dan coffe morning bersama awak media di Mapolres Loteng, Sabtu, 4 Mei 2024. “Penyidik saat ini sedang melakukan perhitungan kerugian Negara di dua kasus ini,” terangnya.

Baca Artikel Lainnya …

Satgas Pangan NTB Ancam Tindak Tegas Perusahaan yang Permainkan Harga Jagung

 

Ia mengakatakan, hasil perhitungan kerugian Negara tersebut penting dalam penanganan sebuah kasus dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai dokumen pendukung dari penanganan kasus tersebut. Jadi tidak tidak cukup hanya dengan keterangan para pihak terkait. Tanpa ada dukungan hasil perhitunga kerugian Negara.

Dalam prosesnya nanti penyidik bisa aja menggandeng lembaga berwenang. Apakah itu Inspektorat, BPKP ataupun BPK. Terpenting sudah ada dasar awal untuk proses perhitungan kerugian Negaranya. “Intinya penanganan kasus ini masih terus berjalan,” tandas Iwan.

Disinggung jumlah pihak yang dimintai keterangan, Iwan mengatakan sejauh ini sudah sekitar 22 orang. Termasuk Kepala Desa Barabali dan Pandan Indah. Pihaknya terkait seperti Bulog juga sudah dimintai keterangan. Tinggal sekarang pihaknya berencana untuk meminta keterangan pihak kementerian yang terkait dalam program  bantuan beras ini.

“Nanti mungkin penyidik yang akan ke Jakarta untuk meminta keterangan pihak kementerian. Karena pihak kementerian dalam hal ini juga penting keterangan dalam memperjelas kasus yang tengah kita tangani ini,” tegas mantan Kapolres Dompu ini.

Ditannya soal ada target waktu penuntasan penanganan kasus, Iwan kembali menegaskan pihaknya akan berupaya secepatnya. Namun karena yang ditangani merupakan kasus dugaan korupsi, tentu ada tahapan dan proseder yang harus dilalui. Karena beda penanganan kasus korupsi dengan kasus pidana lainnya.

Penanganannya harus benar-benar lengkap. Sehingga tidak ada celah bagi para pihak untuk menghindar dari jerat hokum. “Untuk itu, kami mohon waktu menangani kasus ini. Yang pasti, kita tetap komit untuk menuntaskan penanganan kasus ini. Setiap perkembangan penanganan, secara berkala juga akan kita publis. Sebagai bentuk transparansi kami dalam penanganan kasus ini,” pungkasnya. (kir)