Dampak SK Mutasi, Cegah Pelanggaran Administrasi, Kanwil DJPb Diminta Turun Tangan

0

Tanjung (Suara NTB) – Sudah 44 hari (sampai dengan 5 Mei) para pejabat OPD hasil mutasi “ilegal” tanggal 22 Maret 2024 berjalan. Dampaknya tidak hanya pada status ASN tersebut yang tidak diakui pusat, tetapi juga pada pelaksanaan administrasi anggaran yang dikhawatirkan menyalahi aturan. Oleh karenanya, DPRD Kabupaten Lombok Utara (klu) meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Wilayah NTB untuk bertindak mencegah pelanggaran administrasi pelaksanaan APBN (DAK/DAU) pasca mutasi.

“Konsultasi kami ke Kemendagri juga menyangkut anggaran. Di pusat itu, nama pejabat di SIPD adalah pejabat lama, karena yang baru tidak diakui. Sehingga dampak lain mutasi adalah sangat rentan terjadi penyalahgunaan administrasi,” tegas Ketua Komisi I DPRD KLU, Raden Nyakradi, Minggu, 5 Mei 2024.

Sebagaimana hasil konsultasi DPRD beberapa waktu lalu, Pejabat Di Dirjen terkait – Kemendagri menegaskan, tidak mungkin Mendagri akan mengkhususkan (meloloskan SK mutasi KLU) di saat rata-rata Kabupaten lain yang mengalami mispersepsi batas akhir mutasi mencabut SK mutasinya. Bahkan di depan pejabat Dirjen, DPRD KLU  meminta dilakukan pembinaan khusus kepada KLU agar tidak terjadi pelanggaran dalam mutasi pejabat di masa yang akan datang.

“Termasuk tentang penganggaran, kami juga tanyakan, dan menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah, pelaksanaan oleh Pejabat hasil mutasi 22 Maret, tidak sah itu,” tegasnya.

Politisi Golkar ini menjelaskan, para pejabat pengelola anggaran yang saat ini sudah 44 hari menduduki jabatan tidak hanya harus mengembalikan tunjangan pegawai, melainkan juga terdapat dampak yang lebih ekstrem. Di mana program-program yang dijalankan oleh para pejabat nantinya akan menjadi beban daerah karena status pelaksanaannya yang bermasalah.

Oleh sebab itu pula, DPRD KLU kembali bersuara agar lembaga terkait yang berwenang terhadap pengawasan pelaksanaan APBN (DAU/DAK) dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

“Kami sudah minta penegasan, bahwa di SIPD di pusat, nama yang tertera adalah pejabat lama yang secara resmi masih sebagai pengelola. Mereka di SIPD belum bisa diganti karena SK Mutasi tidak ada persetujuan Kemendagri.”

Bagi Komisi I, tupoksi pengawasan penyelenggaraan kewenangan eksekutif sudah dijalankan dengan melakukan konsultasi ke BKN Regional X Denpasar serta ke Kemendagri. Hasilnya, sampai saat ini, pendapat DPRD belum mempan sebagai masukan kepada eksekutif.

“Terserah mereka, apakah tetap melaksanakan program mengacu pada SK 22 Maret, silakan saja. Tapi secara kewenangan, ketika tidak izin pusat, maka semua sudah tahu apakah itu sah atau tidak,” ulas Nyakradi. “Justru menjadi pertanyaan kita, dengan sikap Bupati dan Sekretariat Daerah yang bertahan ini, ada apa? Apakah ada yang dirugikan atau tidak jika SK itu harus dicabut,” tandas Nyakradi.

Terpisah, Kepala BKD PSDM Kabupaten Lombok Utara, Tri Dharma Sudiana, S.STP., yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya lebih memilih pasif. Artinya, Sekretariat Daerah akan menunggu jawaban tertulis Kemendagri atas usulan yang sudah berproses.

“Kalau saya, sarankan tunggu tanggapan pusat. Apalagi kita sudah proses usul di Kemendagri, biarkan proses jalan dulu,” ujarnya.

Tri menilai, tanggapan DPRD atas hasil konsultasi masih berupa keterangan lisan. Oleh Pemda, keterangan tersebut tidak bisa dijadikan patokan. “Kita tunggu tertulisnya, dan perkiraannya minggu ini keluar.  Sama dengan Loteng juga, menunggu proses usulan ulang walaupun mereka memilih untuk membatalkan,” tambahnya.

Tri berharap, tahapan usulan oleh Pemda KLU berjalan dengan baik untuk kepentingan daerah. “Toh juga mutasi kemarin tidak ada muatan politik, itu betul-betul untuk pengisian kekosongan,” tandasnya. (ari)