202 Ribu Unit RTLH di NTB

0

JUMLAH Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Provinsi NTB berdasarkan data aplikasi e-RTLH Kementerian PUPR tahun 2023 sebanyak 202.903 unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Namun RTLH yang terbanyak ada di Kabupaten Lombok Timur dengn jumlah 47.756 unit. Hal ini seiring dengan jumlah penduduk Kabupaten Lotim terbesar di NTB.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB, Sadimin M.T mengatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil angka RTLH melalui berbagai program. Baik penanganan yang diintervensi oleh APBN, APBD Provinsi NTB, kabupaten/kota, pihak swasta dan oleh masyarakat yang mampu. Sehingga capaian penanganan RTLH selalu memiliki progres setiap tahun.

“Capain kita tahun 2022 RTLH berdasarkan survei statistik yaitu 62,3 persen dan tahun 2023 sebesar 66,38 persen. Artinya terjadi kenaikan 4 persen atau setara dengan 64.000 RTLH lebih,” kata Sadimin kepada Suara NTB, Minggu, 5 Mei 2024.

Ia mengatakan, capaian penanganan RLTH di NTB melalui pola kolaboratif dengan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program Sejuta Rumah untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Kemudian Pemprov NTB melalui penanganan RTLH, Baznas NTB melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pemda kabupaten/kota melalui dari DAK maupun APBD masing-masing, dan ada juga penanganan rumah tak layak huni yang melalui dana desa termasuk yang ditangani pengembang, CSR maupun yang dibangun sendiri oleh masyarakat yang mampu.

Khusus di tahun 2024 berdasarkan data yang diterima Suara NTB, penanganan RTLH di NTB melalui anggaran daerah yaitu sebesar Rp4,5 miliar, baik untuk pembangunan baru atau peningkatan kualitas. Jika dirinci, penanganan RTLH di Pulau Lombok tahun ini melalui anggaran daerah sebanyak 84 unit dengan anggaran Rp2,4 miliar. Sementara di Pulau Sumbawa sebanyak 87 unit rumah dengan anggaran 2,1 miliar. Sehingga total rumah yang ditangani tahun ini sebanyak 171 unit rumah.

Alokasi anggaran untuk pembangunan baru rumah sebesar Rp50 juta per unit, sementara peningkatan kualitas dialokasikan sebesar Rp20 juta per unit. Namun demikian berdasarkan data, pembangunan baru hanya berjumlah 36 unit, sementara peningkatan kualitas jumlahnya lebih banyak yaitu 135 unit.(ris)