Budaya Patriarki Masih Kental

0

KEPALA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Dra. Nunung Triningsih mengakui, banyaknya perempuan yang mengalami pelecehan seksual dan diperdagangkan disebabkan masih adanya pandangan terhadap perempuan atau pelabelan perempuan masih di bawah laki-laki. Hal ini menyebabkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menjadi permasalahan yang harus terus dicarikan solusinya.

Budaya patriarki masih kental. Jadi perempuan masih di bawah laki-laki, perempuan belum mampu bisa menyaingi laki-laki, masih ada pandangan begitu, ungkapnya pada Suara NTB di Mataram akhir pekan kemarin.

Terkait keberadaan perempuan di partai politik (parpol), mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini, mengakui hanya memenuhi persyaratan 30 persen calon. Namun, pihaknya mengharapkan UU diubah menjadi 30 persen perempuan harus ada di DPRD, sehingga perempuan hanya bersaing sama perempuan saja.

Kalau sekarang keterwakilan 30 persen itu hanya di pencalonan. Kan sekarang keterwakilan, tergantung pemilihan. Tapi kalau UU menyebut minimal 30 persen ada anggota perempuan di DPRD, dia bersaing dengan perempuannya saja. Kita pernah menyampaikan itu, tapi karena UU, kewenangan ada di pusat, tambahnya.
Disinggung perempuan lebih memilih calon yang laki-laki daripada calon perempuan lainnya, menurutnya, karena ada budaya patriarki. Dalam hal ini, ada anggapan perempuan tidak mampu, perempuan masih jadi nomor dua dan memprioritaskan laki-laki.

Beda halnya, di pemerintahan sudah tidak melihat laki-laki dan perempuan dalam menduduki sebuah jabatan tertentu. Bahkan di lingkup Pemprov NTB banyak perempuan yang menjadi pimpinan dan tidak terlalu dipermasalahkan.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan pada pada 6 anggota DPRD NTB terpilih dari kalangan perempuan agar masalah perempuan dan anak lebih fokus diperhatikan. Karena permasalahan perempuan tidak hanya DP3AP2KB, dan tidak mengharapkan dukungan ke OPD ini saja, tapi bagaimana mengubah mindset di setiap OPD, jika perempuan dan laki-laki dalam pembangunan itu adalah sama.

Tidak boleh membeda-bedakan dan nettral gender. Misalnya, ada kegiatan pelatihan, pokoknya undang saja, ndak pernah dilihat berapa perempuan dan berapa laki-laki. Jadi sekarang ini dilihat ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, harapnya.
Untuk itu, pihaknya optimis IKG NTB akan semakin membaik pada 2024. Pasalnya, perempuan yang duduk di parlemen meningkat dibandingkan tahun 2019. Pada 2019, hanya ada satu perempuan yang duduk di DPRD NTB, sementara tahun 2024, perempuan yang lolos menjadi wakil rakyat bertambah menjadi 6 orang.

 

Budaya patriarki masih menjadi pemicu tingginya ketimpangan gender di NTB. IKG NTB masih berada di atas rata-rata nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis IKG Provinsi NTB tahun 2022 sebesar 0,648. IKG NTB tahun 2022 mengalami perbaikan atau turun 0,005 poin dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 0,653. Sedangkan IKG Indonesia pada 2022 sebesar 0,459, turun 0,006 poin dibandingkan 2021. (ham)