Rekrutmen Pegawai Jadi Catatan Dewan atas LKPJ Bupati Dompu 2023

0

Dompu (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Dompu sampaikan beberapa catatan strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dompu tahun anggaran 2023. Selain memberikan apresiasi atas keberhasilan pembangunan, Dewan juga mengingatkan pemerintah dalam perekrutan pegawai untuk tetap memperhatikan hasil analisis kebutuhan dan beban kerja, agar ada keseimbangan pembiayaan untuk belanja program.

Catatan strategis dan rekomendasi ini akan menjadi acuan dalam peningkatan pelayanan publik dan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu. Ada 3 aspek yang menjadi catatan yaitu aspek hukum dan pemerintahan, aspek ekonomi dan keuangan, aspek pembangunan dan kesejahteraan umum.

Baca Artikel Lainnya …

Bulog Langsung Beli Jagung Petani Sesuai HAP

 

Catatan Dewan ini dibacakan langsung oleh Ketua Pansus LKPJ, Lambi De Bhakti Mapasese, SH pada paripurna Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, H. Andi Bachtiar, A.Md.Par dan didampingi wakil Ketua DPRD Dompu, Jamaluddin, S.Sos di ruang sidang utama DPRD Dompu, Kamis, 2 Mei 2024. Bupati Dompu, H. Kader Jaelani diwakili oleh Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST, MT.

Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST, MT dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai catatan strategis dan rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Bupati Dompu tahun 2023 yang merupakan saran dan koreksi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan menjadi acuan dalam peningkatan pelayanan publik dan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu kedepan.

“Sebagai Wakil Bupati, saya merasa mendapat kebanggaan yang tinggi dari DPRD karena dalam catatan dan rekomendasinya tidak hanya berisi saran dan koreksi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Dompu di tahun 2023, tetapi juga memuat pengakuan dan penghargaan atas prestasi Bupati khususnya dalam tata kelola keuangan dan perbaikan penyediaan pelayanan dibidang kesehatan,” katanya.

Terhadap efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dikatakan H. Syahrul Parsan, tidak sepenuhnya masalah gemuk atau kurusnya struktur perangkat daerah, akan tetapi dipengaruhi oleh upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini memiliki korelasi dengan dinamika perubahan fungsional kelembagaan birokrasi.

“Yang perlu dijaga adalah konsistensi dalam upaya dan strategi perbaikan kinerja, pencapaian target dan penyusunan program dan kegiatan, sehingga dampak dan manfaat pembangunan lebih dirasakan oleh masyarakat serta mengurangi deviasi pencapaian visi misi pemerintah daerah,” kata H. Syahrul Parsan. (ula)