Pengisian Jabatan Fungsional di Brida Harus Lewat Uji Kompetensi

0

Mataram (Suara NTB) – Adanya perubahan struktur organisasi di Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi NTB langsung disikapi Pemprov NTB melalui Brida dan Biro Organisasi Setda NTB. Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, melalui Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Drs. M. Mugiyanto, M.M., Kepala Bagian RB dan AKIP, Saharudin, S.Sos.,MM., bersama Plt. Kepala Brida Provinsi NTB, Lalu Suryadi S, S.P., MM., Selasa, 30 April 2024 melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Kunjungan ke Kementerian PAN-RB ini untuk menindaklanjuti  pengalihan status jabatan struktural ke jabatan fungsional (JF) pada Brida Provinsi NTB. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 9 Tahun 2023, tanggal 26 Maret 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Brida.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Dr. Nursalim, S.Sos., M.M., menjelaskan, sebelumnya tim dari Brida dan Biro Organisasi Setda NTB konsultasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun, pihak BRIN tidak bisa menentukan jenis jabatan fungsional seperti apa yang harus diusulkan.

‘’Kalau standar BRIN kan sudah sesuai. Artinya, kualifikasi dan kompetensi serta pendidikan sudah standar. Di BRIN agak ketat untuk kualifikasi pejabat yang akan diberikan kepercayaan,’’ ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 2 Mei 2024.

Setelah dari BRIN, tambahnya, tim berkonsultasi ke Kemenpan RB. Dalam hal ini, ungkapnya, Kemenpan RB, meminta dilakukan uji kompetensi kepada pejabat yang mau menempati jabatan fungsional di Brida. Sementara penyetaraan jabatan sudah ditutup akhir tahun 2021 dan setelah itu, tidak ada lagi penyetaraan.

‘’Terhadap yang fungsional di Brida, baik akibat perubahan struktur organisasi, maupun pilihan untuk jadi fungsional itu semua harus melalui uji kompetensi. Padahal memang ada di regulasi sebenarnya bahwa diberi ruang untuk itu. Cuma menurut teman-teman di Kemenpan sana ada diatur lebih spesifik terkait dengan jabatan fungsional itu,’’ terangnya.

Terkait hal ini, pihaknya meminta Kabag RB dan AKIP selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Organisasi segera menindaklanjutinya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. ‘’Paling tidak harus rapat dengan BKD, karena harus diumumkan siapa yang tertarik mengikuti uj kompetensi sebagai pejabat fungsional pada Brida,’’ tegasnya.

Kepala Bidang atau pejabat eselon IV di Brida yang mau jadi tenaga fungsional harus melengkapi kelengkapan administrasi sesuai standar di bidang riset dan inovasi itu. ‘’Berkas itu dibawa ke BKD untuk diseleksi dan sebagainya. Hasil seleksi ini dikirim ke Kemenpan RB untuk ditetapkan sebagai pejabat fungsional di sana. Uji kompetensi harus segera dilakukan dan disiapkan juknisnya. Bulan Mei harus sudah clear atau sudah uji kompetensi semua,’’ ujarnya.

‘’Kalau sudah uji kompetensi dan dinyatakan lulus ditetapkan oleh Kemenpan RB dan dilantik oleh Pj Gubernur atau pejabat yang diberikan wewenang,’’ tambahnya. (ham)