Bank Indonesia Dorong Percepatan Transaksi Digital Pemda di NTB

0

Mataram (Suara NTB) – Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Mataram, Rabu, 24 April 2024. Dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., Pj Gubernur Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap, Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, SP, serta OPD se- Provinsi NTB.

Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam kesempatan ini mengungkapkan, implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah dilakukan untuk mendukung pariwisata dan digitalisasi transaksi keuangan. Upaya tersebut tentunya perlu diimbangi dengan literasi keuangan, penguatan kapasitas fiskal, serta literasi digital di NTB sebagai bagian dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Pj Gubernur NTB juga mengimbau bahwa Roadmap Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah harus diakselerasi, sehingga diperlukan partisipasi aktif dari semua Pemda provinsi maupun kabupaten/kota. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap memaparkan kondisi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta kendala dan tantangan dalam peningkatan  Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).

Berry menyampaikan pada Semester II 2023, jumlah Pemda di Provinsi NTB yang sudah terindeks digital sebanyak 8 Pemda, sedangkan 3 Pemda masih terindeks Maju.  Kategori Digital: Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima, Kabupaten Bima. Kategori Maju : Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam kesempatan ini, disampaikan juga peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IETPD di Provinsi NTB, dengan beberapa upaya. Diantaranya, Meningkatkan penerimaan Pemda dengan pemanfaatan QRIS, dengan menjaga konsistensi komposisi penerimaan melalui kanal QRIS dikarenakan bobot poin yang tinggi.

Memperluas kanal elektronifikasi pada pajak dan retribusi, dengan memperbanyak kanal pembayaran non tunai seperti teller, ATM, EDC, UE Reader, internet/mobile/ SMS Banking, QRIS, dan E-Commerce. Mendorong Pemda dalam mengintegrasikan sistem informasi yang digunakan. Data per Maret 2023, merchant QRIS di NTB sebanyak 301.548 merchant.  Jumlah mesin ATM sudah mencapai 1.139 unit. Jumlah Mesin Uang Elektronik  reader sebanyak 4.385 unit.

Sementara itu, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E selaku anggota Satgas TP2DD menyampaikan bahwa penyelenggaraan Program Championships oleh pemerintah dilakukan untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi. Dalam rangka optimalisasi capaian Championship di NTB, perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam aspek proses, output dan outcome.

“Untuk itu, Satgas TP2DD mengapresiasi inisiasi Bank Indonesia bersama Pemda yang telah melaksanakan kegiatan asistensi guna memperkuat kualitas laporan baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi oleh Bank NTB Syariah terkait elektronifikasi dan brainstorming bersama tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Harubimo Equin. Asistensi championships TP2DD ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi para pemda untuk dapat meningkatkan transakasi digital baik belanja maupun pendapatan yang ada di NTB. (bul)