Terkait Mutasi, Bawaslu Sebut Wabup Tidak Terikat Sanksi Hukum

0

Tanjung (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU), menegaskan Wakil Bupati (Wabup) KLU, Danny Karter Febrianto Ridawan, tidak terikat oleh sanksi hukum akibat mutasi yang dilakukan Pemda KLU pada 22 Maret 2024 lalu. Wabup masih bisa melenggang dalam proses pencalonannya pada Pilkada 2024 mendatang, bilamana Bawaslu nantinya meneruskan rekomendasi sanksi akibat mutasi yang tidak dibatalkan oleh Pemda KLU.

“Pak Wabup tidak kena sanksi, beliau tidak ikut bertanggungjawab secara administratif. Frasa “dan”, dan frasa “atau”, merupakan frasa terpisah pada bunyi Pasal 71 (UU 10/2016). Kalau frasa “dan” saja, maka berlaku komulatif (artinya Wabup ikut bertanggung jawab),” ungkap Ketua Bawaslu KLU, Deni Hartawan, SH., Kamis, 4 April 2024.

Sebagaimana Surat Kemendagri No. 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024, mengingatkan kembali pada seluruh kepala daerah peserta Pilkada untuk mematuhi aturan pasal 71, UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Surat Mendagri menegaskan kembali bahwa sesuai Pasal 71 ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu, tercantum pada ayat (5), berbunyi “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Sesuai regulasi tersebut, Deni Hartawan menyatakan bahwa Wabup tidak dapat dikenai sanksi akibat dari kebijakan tersebut. Kendati bupati saat ini, H. Djohan Sjamsu, SH., tidak mencalonkan diri kembali pada Pilkada mendatang, sanksi atas pelanggaran itu bisa saja memiliki dampak lebih dari sekedar sanksi administratif. Bawaslu bisa menuntut bupati selaku pemegang kebijakan mutasi secara pidana.

“Bisa dipidana sebenarnya, cuma kita masih maklumi karena kekeliruan mutasi akibat penafsiran berbeda di mana kasus ini berlaku se-Indonesia,” sambung Deni.

Untuk itu, Deni mengisyaratkan pihaknya masih akan menunggu informasi dan perkembangan dari keputusan yang akan diambil oleh Pemda KLU. Apakah SK Mutasi 22 Maret akan dibatalkan secara mandiri atau dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui perintah setelah Bawaslu nantinya bersurat ke Kemendagri bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU 10/2016.

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R, saat dikonfirmasi kembali menegaskan tidak ada pemberitahuan kepada dirinya saat mutasi dilakukan. Dalam Surat Mutasi pun, dirinya tidak membubuhkan paraf karena tidak menjadi bagian dari proses administratif. “Kalau saya ditanya bagaimana Pemda bersikap atas SK, tentu harus sesuai aturan. Kalau memang salah, tidak ada alasan untuk tidak mencabut, harus dicabut,” tegas Danny.

Ia menyambung, aturan yang mengatur mutasi sudah berlaku lama. Selain KLU, beberapa daerah yang mengakui salah secara administratif pun sudah mencabut dan mengajukan kembali permohonan untuk dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

“Saya yakin kita semua harus taat pada aturan yang memang dibuat tidak sembarangan, begitu juga proses mutasi tidak sembarangan,” imbuhnya.

Lantas, terhadap tanggapan Pemda yang masih menunggu perintah pembatalan dari Kemendagri, menurut Wabup, bukan alibi yang tepat. Pasalnya, Kemendagri tidak pernah memerintahkan Pemda KLU untuk melantik di waktu yang keliru. Ia meyakini, pejabat terkait sudah lama mengetahui regulasi batas waktu yang tidak diperbolehkan untuk menggeser ASN.

“Sekelas Sekda dan Kepala BKD, mereka sudah sangat sering konsultasi. Kalau sudah jelas diakui keliru, maka yang keliru itu harus diperbaiki tanpa menunggu pusat supaya tidak mendapat sanksi di kemudian hari,” demikian Wabup. (ari)