Disnakertrans KSB Buka Posko Pengaduan THR

0

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat mulai membuka Posko Pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) 2024. Posko itu resmi dibuka sejak, Senin 1 April dan akan memberikan pelayanan hingga 9 April 2024.

Kepala Dinas Disnakertrans KSB, Slamet Riadi mengatakan, pihaknya mempersilahkan para pekerja yang mengalami permasalahan terkait THR untuk melapor langsung ke Posko yang telah disediakan tersebut. “Kami juga ada nomor layanan pengaduan yang bisa dihubungi. Jadi bisa lewat telepon kalau tidak bisa datang langsung ke Posko,” terangnya, Selasa, 2 April 2024.

Posko Pengaduan itu, kata Slamet dibuat tidak saja untuk memfasilitasi para pekerja yang mengalih masalah terkait pembayaran THR. Pihak perusahaan pun bisa memanfaatkan untuk berkonsultasi terkait proses pembayaran THR tersebut. “Perusahaan juga boleh datang konsultasi. Petugas kami pasti akan memberikan pelayanan,” janjinya.

Sesuai aturan pemerintah pusat, setiap perusahaan diminta untuk membayar penuh THR tahun ini atau tidak dicicil. Pembayarannya pun dilakukan maksimal H-7 sebelum hari raya. Slamet menuturkan, sebelumnya dinasya telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di KSB terkait pembayaran THR itu. Bahkan pihaknya meminta masing-masing perusahaan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran THR tersebut ke dinasnya.

“Kami punya data semua perusahaan dan kami akan pantau setiap harinya sampai sebelum hari lebaran apakah semuanya tepat waktu melakukan pembayaran THR kepada karyawannya,” cetus mantan sekretaris Dinas Perikanan ini.

Slamet menjelaskan, pemberian THR bagi karyawan pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. “THR dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dan siapa saja dapat ya, bukan karyawan muslim saja, hanya memang gaung THR itu saat lebaran lebih terdengar,” paparnya.

THR, lanjut dia, di sisi perusahaan merupakan sebuah kewajiban. Karenanya pemerintah menyiapkan sanksi terhadap setiap perusahaan yang lalai membayarkan THR para karyawannya. “Ada beberapa bentuk sanksinya mulai administratif, denda hingga terberat pembekuan kegiatan usaha. Jadi perusahaan tidak boleh main-main dengan THR karena selain itu adalah hak karyawan ada sanksi yang menunggu mereka kalau lalai,” imbuh Meta sapaan akrabnya. (bug)