BKD Lobar Klaim Mutasi Puluhan Pejabat Tak Langgar Aturan Batas Waktu

0

Giri Menang (Suara NTB)  – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lombok Barat (Lobar) mengklaim mutasi yang dilakukan pada Kamis tanggal 21 Maret 2024 lalu tak bermasalah. Lantaran mutasi dilakukan sesuai aturan yang dituangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam suratnya yang ditujukan kepada kepala daerah menyangkut batas waktu.

Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaludin, Selasa, 2 April 2024, menegaskan,  enam bulan sebelum pilkada, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 tidak boleh kepala daerah melakukan mutasi. Atas dasar itu, Pemkab Lobar melakukan mutasi dengan memperhatikan aturan yang ada, yakni tanggal 21 Maret malam.

Pihaknya telah menerima surat dari Mendagri terkait aturan mutasi. Di mana pada mutasi tersebut terdapat 12 pejabat eselon II  dan puluhan eselon II serta eselon III yang dimutasi. Mengacu surat Mendagri tersebut terkait batas waktu, enam bulan sebelum pilkada dilarang mutasi kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Surat Mendagri nomor 100.2.1.3/1575/SJ kepada Gubernur/Pj Gubernur. Bupati/Walikota/Pj Bupati/Pj Walikota seluruh Indonesia.

Dalam surat itu disampaikan beberapa hal, yakni dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

“Ditekankan beberapa hal yakni,  pada ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” tegas Kepala BKD menyitir surat Mendagri tersebut.

Pada  ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Wali Kota. Dan ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian ayat (6) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024.

“Dan berpedoman pada ketentuan tersebut, mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah, dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri,”jelasnya.

Itu pun untuk penggantian Pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari, Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah.

Sekda Lobar, H. Ilham,  menambahkan, proses mutasi yang dilakukan sebelumnya oleh Pemda Lobar telah sesuai dengan aturan yang ada dan ada izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Prosesnya pun, lanjut sekda, sudah berlangsung sejak lama entah itu evaluasi maupun job fit yang digelar.“Prosesnya mengacu aturan dan hasilnya pun sudah diketahui semua,” ujarnya.

Ilham menegaskan tujuan dilaksanakannya mutasi tersebut adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi agar semakin kuat. “Tantangan ke depan semakin berat dan membutuhkan SDM yang bagus, jadi jangan dianggap sesuatu yang aneh,” tegasnya. (her)