Aset Milik Mantan Direktur RSUD Sumbawa Belum Disita

0

Mataram (Suara NTB) – Penyidik pidananya khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, belum melakukan penyitaan atas sejumlah aset milik terdakwa dr. Dede Hasan Basri di perkara suap dan gratifikasi di pengadaan barang dan jasa di RSUD Sumbawa.

“Jadi, ada dua aset milik terdakwa yang kita data yakni villa dan rumah senilai Rp2,5 miliar, tetapi untuk penyitaan belum kami lakukan,” kata Kasi Intelejen Kejari Sumbawa, Zanuar Ikhram, kepada Suara NTB, Selasa, 2 April 2024.

Zanuar pun merincikan, untuk satu unit villa yang berada di Dusun Batu Alang, ditaksir senilai Rp1 miliar. Sementara untuk satu unit rumah yang berada di lingkungan Juru Lane, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa senilai Rp1,5 miliar.

“Aset berupa bangunan ini tercatat milik terdakwa, namun kita sifatnya hanya pendataan belum penyitaan,” sebutnya. Berdasarkan penelusuran terhadap aset tersebut, diketahui tahun perolehannya tahun 2020 pada saat dr. Dede Hasan Basri menjabat sebagai Direktur di RSUD Sumbawa. dr. Dede pun tercatat sudah menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2018-2023.

“Memang kasus yang menjerat tersangka untuk tahun 2022, tetapi kan dia menjabat sejak tahun 2018-2023, kita tunggu penetapan majelis hakim saja terhadap aset itu,” terangnya. Disinggung terkait eksekusi terdakwa di perkara suap dan gratifikasi, Zanuar memastikan belum dilakukan. Karena untuk saat ini pihaknya masih menunggu apakah ada upaya hukum lanjutan yang dilakukan terdakwa dr. Dede Hasan Basri.

“Kita masih menunggu apakah ada upaya hukum lanjutan atau tidak dari terdakwa setelah adanya putusan banding,” sebutnya. Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama dr. Dede Hasan Basri divonis selama 7 tahun penjara di kasus dugaan suap dan gratifikasi di pengadaan barang dan jasa di RSUD tahun 2022. Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain pidana denda, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp1.4 miliar. Jika terdakwa tidak membayar paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk dilelang subsider 2 tahun penjara. (ils)