Jadi Kurikulum Nasional, Sosialisasi Kurikulum Merdeka Dinilai Kurang Sampai ke Guru

0

Mataram (Suara NTB) –  Kurikulum Merdeka resmi menjadi kurikulum nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi implementasi Kurikulum Merdeka. Namun, sosialisasi Kurikulum Merdeka oleh Kemendikbudristek dinilai masih kurang sampai ke seluruh guru dan kepala sekolah.

Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) NTB, Mansur yang juga Wakil Sekjen FSGI, pada Senin, 1 April 2024 mengatakan, kurikulum Merdeka bukan sesuatu yang baru. Bahkan cikal bakalnya sudah mulai muncul dengan kehadiran kurikulum darurat saat pandemi Covid-19 lalu. Kemudian munculnya Kurikulum Merdeka yang diujicobakan di beberapa sekolah, dan diberlakukan menjadi kurikulum nasional. Menurutnya, secara konsep dan produk, kurikulum Merdeka sudah cukup bagus. Namun, ada kendala yang membayangi penerapan Kurikulum Merdeka.

“Satu-satunya kendala sejak awal, yaitu sistem sosialisasi yang mungkin tidak betul-betul sampai kepada guru dan sekolah,” jelas Mansur. Selama ini, Kemendikbudristek melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka melalui pelatihan guru penggerak, sekolah penggerak, atau organisasi poenggerak. Namun, menurut Mansur, sosialisasi itu tidak mencapai ke sasaran pokoknya yaitu sekolah dan guru.

“Oke lah mungkin guru penggeraknya dan sekolah penggeraknya paham, tetapi tugas mereka untuk menyebarluaskan dan menggerakan guru dan sekolah lain untuk memahami Kurikulum Merdeka ini belum sampai. Sementara Kemendibudristek, merasa berdasakan data jumlah guru penggerak semakin banyak, merasa sudah menyosialisaikan,” urai Mansur.

Oleh karena itu, tugas Kemendibudristek harus memastikan guru dan sekolah sudah paham mengenai Kurikulum Merdeka. Meski demikian, untungnya Kemendikbudristek tidak mewajibkan langsung semua sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, tetapi dengan mendaftar. Sekolah bisa berproses selama satu-dua tahun.

Jika Kemendikbudristek ingin lebih banyak sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka, maka harus memastikan sekolah memahami dengan utuh, dan menggunakan semua platform yang sudah disediakan oleh Kemendikbudtistek.

“Semua episode Merdeka Belajar itu sudah bagus, tapi harus dipastikan sampai ke guru dan sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka,” saran Mansur. Sebelum Permendikbudristek ini terbit, Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar pendidik dan satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka dikembangkan sejak 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahap sejak 2021. Saat ini sudah lebih dari 300 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang mulai menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Semoga Permendikbudristek ini memberi kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi seluruh masyarakat, khususnya para pendidik, kepala satuan pendidikan, dan dinas pendidikan”, tutur Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024 melalui siaran pers yang diterima Suara NTB.

Kebijakan kurikulum dan pembelajaran dalam Permendikbudristek 12/2024 adalah bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkeadilan. Kebijakan ini melengkapi dan mendukung berbagai program dan kebijakan Merdeka Belajar lain seperti penyediaan materi ajar dan pengembangan diri melalui Platform Merdeka Mengajar; penyediaan umpan balik tentang kualitas pembelajaran melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan; serta evaluasi terhadap layanan pendidikan melalui akreditasi sekolah dan SPM pendidikan.

Perubahan kurikulum diperlukan untuk memudahkan dan mendorong guru melakukan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar murid. “Dengan konten wajib yang berkurang, Kurikulum Merdeka tidak membebani guru dengan kewajiban menyelesaikan materi. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka memberi lebih banyak waktu bagi guru untuk memperhatikan proses belajar murid, menerapkan asesmen formatif, melakukan penyesuaian materi dan kecepatan mengajar, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih mendalam,” ujar Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo.

Struktur Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel juga memungkinkan sekolah untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan yang cocok dengan karakteristik sekolah dan lingkungan setempat. “Dengan struktur yang fleksibel, Kurikulum Merdeka bisa diterjemahkan oleh sekolah yang minim fasilitas di daerah terpencil menjadi kurikulum yang betul-betul sesuai dengan kondisinya. Tidak ada lagi penyeragaman kurikulum satuan pendidikan yang diwajibkan dari pusat. Penyesuaian lokal ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan,” kata Anindito. (ron)