Disnaker Buka Posko Pengaduan, Sanksi Menanti Perusahaan Tak Bayar THR

0

Giri Menang (Suara NTB) – Perusahaan yang tak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan atau pekerjanya terancam sanksi ringan hingga berat. Pihak perusahaan wajib membayar THR kepada karyawan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Hal ini ditegaskan, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Lobar Baiq Fuji Qadarni, S.H., dikonfirmasi Senin, 1 April 2024.

Dijelaskan, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan bahwa pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh.

Dengan aturan, THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Kemudian yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Terkait dengan besaran nominal THR, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Kemudian bagi yang kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dikalikan satu bulan upah per 12 bulan.

“THR Keagamaan wajib diberikan secara penuh dan tidak boleh dicicil,” ucapnya.

Menurutnya, tidak ada nominal batasan dalam pemberian THR dari perusahaan. Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan tersendiri. Terlebih lagi jika perusahaan telah menetapkan besaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan yang nilainya lebih besar dari THR keagamaan. “Maka THR yang dibayarkan disesuaikan dengan besaran nilai THR Keagamaan yang tercantum dalam perjanjian kerja itu,” jelasnya.

Fungsional Mediator Hubungan Industrial  Disnaker Lobar, Asmuni Hadi menambahkan besaran THR yang diberikan perusahaan kepada karyawan yakni sama dengan nominal sebulan sebelum pemberian THR. “Misal, kalau gaji di bulan Maret Rp 2 juta maka THR yang diterima di bulan April itu sama seperti gaji Maret,” kata Asmuni.

Karena bersifat wajib, ada beberapa sanksi ketika perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawannya, seperti administratif berbentuk teguran tertulis dan lisan. Kedua, membatasi pelayanan atau operasional perusahaan baik sebagian atau full. Sanksinya, keterlembatan satu hari saja, maka akan dikenakan denda 5 persen per hari. “Bahkan bisa saja sampai penutupan kalau mungkin pelanggarannya berat,” tegasnya. (her)