Pemkot Tunggu Tender Proyek IPAL Senilai Rp1 Triliun

0

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan lahan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela. Proyek yang dibiayai bank dunia senilai Rp1 triliun menunggu tender dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Muhammad Ramayoga menerangkan, Pemerintah Kota Mataram telah menyediakan lahan seluas 3,5 hektar di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Selanjutnya, proses perencanaan dan tender proyek menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. “Lahannya sudah kita siapkan. Sekarang bagaimana prosesnya di kementerian,” kata Yoga ditemui pada Kamis, 28 Maret 2024.

Rencana pembangunan IPAL juga telah disosialisasikan kepada masyarakat. Yoga mengatakan, pengerjaan proyek senilai Rp1 triliun dibiaya dari Bank Dunia. Diperkirakan proses belum berjalan di kementerian karena menunggu pemilihan umum berakhir kemudian dilakukan tender. “Iya, mungkin menunggu pemilu selesai dulu,” jawabnya.

Ia memastikan seluruh tugas-tugas di daerah yang dibutuhkan pemerintah pusat telah selesai. Untuk konsep, perencanaan, pengalokasian anggaran, dan lain sebagainya sepenuhnya di kementerian. Artinya, pemerintah pusat tinggal mengeksekusi pelaksanaannya di daerah.

Skenarionya bahwa IPAL ini akan melayani dua wilayah yakni Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Ampenan. Khusus di Kecamatan Sekarbela hanya  melayani satu kelurahan yakni, Tanjung Karang Permai. Sementara, di Kecamatan Ampenan melayani lima kelurahan. Yakni, Kelurahan Ampenan Selatan, Banjar, Ampenan Tengah, Bintaro, dan Ampenan Utara. “Kita hanya ketempatan saja dari proyek pusat itu,” jawabnya.

Pasca proyek IPAL ini rampung kata Yoga, pemerintah pusat akan menyerahkan pengelolaan sepenuhnya ke Pemkot Mataram. Terlebih dahulu akan dilatih sumber daya manusia (SDM) yang mengelola pengolahan limbah cair dan padat tersebut. Pengelolaan berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. “Kebetulan UPTD di PU sudah diisi. Nanti UPTD yang mengurus lumpur dan tinja itu yang mengelola IPAL itu,” demikian kata dia. (cem)