Kinerja Kadis Penghasil PAD Dikritik, 85 Persen APBD Lobar Masih Bergantung dari APBN

0

Giri Menang (Suara NTB) – 85 persen APBD Lombok Barat (Lobar) masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat atau APBN. Lantaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menyokong APBD sangat minim, yakni berkisar antara 15-17 persen. Kondisi ini pun menuai keprihatinan dari kalangan kepala desa (kades). Bahkan, kades mengkritik kinerja Kepala OPD penghasil PAD yang dinilai tak inovatif.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Lobar (Akad Lobar) Lobar Sahril mengatakan peningkatan PAD harus dilakukan oleh semua jajaran OPD di Lobar. Menurutnya,  harus ada inovasi dan terobosan OPD untuk meningkatkan PAD. Hal ini harus dilakukan OPD, mengingat apa yang disampaikan Sekda Lobar H. Ilham, bahwa ketergantungan APBD Lobar yang mencapai 85 persen terhadap dana pusat atau APBN.

Menurutnya, mindset ini harus diubah agar jangan Pemkab Lobar dalam hal ini OPD tergantung dari pusat saja. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah meningkat PAD dengan inovasi oleh OPD penghasil. “Coba OPD ini berpikir yang inovatif, Berapa PAD Lobar yang akan datang harus ada peningkatan,” tegasnya.

Pernah tidak berpikir menciptakan lapangan kerja di desa yang ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan dan PAD.  Tentunya, menurut Kades Jeringo ini, harus didorong oleh anggaran untuk meningkatkan PAD. Pihaknya juga menuntut keberpihakan dari Pemprov NTB maupun Pemkab untuk membangun desa.

Sementara itu Sekda Lobar H. Ilham mengatakan pihaknya merespon baik masukan dari Ketua akad Lobar. Pihaknya menganggap itu adalah masukan sekaligus tantangan bagi OPD. “Ini tantangan kepada OPD dan diajak semangat lagi menghasilkan PAD, supaya jangan kita tergantung dari pusat,” tegasnya.

Pihaknya pun meminta agar semua OPD harus kreatif menggali potensi PAD yang belum bisa digali. OPD harus melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber PAD agar lebih meningkat lagi. “Kita mencari potensi PAD lain, perlu kita lakukan terus menerus, tegasnya. Sebab diakuinya, Pemkab masih tergantung pada APBN dengan persentase yang tinggi dengan kisaran 85 Persen keuangan daerah dari pusat (ABPN). (her)