Tenaga Honorer Tak Kebagian, Perangkat Desa di Lobar Bisa Diberikan THR dari ADD

0

Giri Menang (Suara NTB) – Angin segar bagi para perangkat desa yang ada di Lombok Barat (Lobar), menyusul mereka bisa diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah desa bisa memberikan gaji 13 atau THR bagi perangkat desa, selama sumber anggaran yang dimanfaatkan untuk membayar THR tidak menggunakan Dana Desa (DD).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD) Kabupaten Lombok Barat H. Moh. Hakam mengatakan pemerintah pusat sudah mengatur bahwa DD tidak diperbolehkan dialokasikan untuk membayar THR perangkat desa. “Tetapi jika keuangan desa mampu membayar THR perangkat desa bisa diambil dari Alokasi Dana Desa  atau ADD,” terangnya, Senin, 25 Maret 2024.

Pemberian THR bagi perangkat desa ini sifatnya kondisional, tergantung kemampuan fiskal desa tersebut, jika memang sumber anggaran desa tersebut tidak mampu untuk membayar THR, tidak diwajibkan untuk memberikan THR kepada perangkat desa. “Jadi tergantung kondisi keuangan desa untuk memberikan THR, ” ujarnya.

Terpisah, Pemerintah Desa Kecamatan Kuripan berupaya memberikan gaji ke 13 atau THR bagi perangkat desa yang ada di Desa Kuripan. Meski pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa kades dan perangkat desa tidak boleh mendapatkan THR seperti yang sudah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menpan RB. Namun Kepala Desa Kuripan, Hasbi tetap berusaha untuk memberikan THR bagi perangkat desa.

“Aturan yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu, jika THR diambil dari Dana Desa ( DD). Saya tetap berikan THR, yang tidak boleh itu menggunakan Dana Desa untuk berikan THR,” katanya kemarin.

Kalau dari dana desa, memang tidak boleh DD dialokasikan untuk THR bagi kades dan perangkat desa,  Untuk pembayaran THR ini biasanya akan diberikan pada H-10 sebelum lebaran, pemberian THR ini diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan semangat melayani perangkat desa kepada masyarakat. ” Nanti seminggu sebelum lebaran kita bagikan, ” tegasnya.(her)