Tidak Boleh Asal Bentuk

0

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan pada Pemprov NTB terkait pengelolaan Pelabuhan Bangsal di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang belum memberikan kontribusi pada pemerintah daerah setelah diserahkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2023 lalu. Salah satu catatan yang mesti ditindaklanjuti adalah pembentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan (Dishub) NTB yang khusus mengelola Pelabuhan Bangsal.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Dr. Nursalim, M.M., menegaskan, jika pembentukan UPTD Pelabuhan Bangsal tidak ada larangan. Menurutnya, saran KPK menjadi atensi dan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya di Biro Organisasi Setda NTB.

‘’Tapi pembentukan perangkat daerah pada dasarnya tidak boleh asal kita bentuk. Harus ada kontribusi. Karena UPTD ibarat tubuh, itu kakinya perangkat daerah harus bisa mencari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. UPTD itu sebagai ujung tombak,’’ ujarnya menjawab Suara NTB pekan kemarin.

Menurutnya, jika Pelabuhan Bangsal sudah di bawah provinsi, maka pihaknya akan mengkaji dari sisi urgensinya. Apakah nanti Pelabuhan Bangsal cukup ditangani bidang di Dishub Provinsi NTB atau membentuk UPTD.

‘’Ini yang kita buat kajian. Kajian harus ada analisa. Kalau nanti penting dibentuk untuk memberikan akses pelayanan yang tertib. Lebih lancar, perlu kita pertimbangkan UPTD. Apalagi ada feedback pendapatan masuk. Nanti kita koordinasi dengan teman-teman di Dishub bagaimana urgensinya kalau UPTD,’’ terangnya.

Ditegaskannya, Pemerintah Pusat tidak ada larangan pada pemerintah daerah membentuk UPTD baru. Namun, UPTD yang dibentuk tidak hanya sekedar membentuk, tapi saat operasinya nanti membebani APBD.

‘’Kemudian jumlah pegawainya harus ada klasifikasi, tenaga di bidang itu ada tidak tenaga teknisnya. Kemudian kantornya di mana, ada ndak kantornya? Kemudian apa outputnya, apa bisa menghasilkan PAD. Kalau memang bisa menghasilkan sendiri kita akan dorong bentuk UPTD,’’ tegasnya.

Setelah semua melalui pembicaraan di tingkat daerah, konsep ini disampaikan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Konsep ini kemudian dikaji dan disurvei oleh mereka nanti sejauh mana efektivitas dan urgensinya baru keluar rekomendasinya. Setelah ini keluar baru kita tetapkan. Yang jelas catatan KPK itu menjadi pertimbangan,’’ terangnya. (ham)