BPK Nyatakan ”Net Los” pada Dugaan Korupsi Pembangunan Puskesmas Ropang

0

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) menyatakan kerugian keuangan negara yang timbul di kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Ropang akibat adanya selisih jumlah pembayaran dengan nilai pekerjaan di lapangan (net los).

“Jadi, metode net los kita gunakan di penghitungan kerugian keuangan negara di kasus itu, setelah kita temukan selisih pembayaran dengan pekerjaan yang berada di lapangan,” kata auditor BPK RI Trigonggo Simbar saat dihadirkan sebagai saksi, Jumat, 22 Maret 2024.

Auditor menyatakan demikian, setelah melakukan penelitian terhadap dokumen yang diserahkan oleh penyidik Polres Sumbawa. Selain itu, tim auditor juga melakukan pengecekan fisik langsung ke Sumbawa termasuk melakukan klarifikasi sejumlah pihak. “Jadi, sebelum kita simpulkan adanya kerugian keuangan negara kita juga berkoordinasi dengan LKPP termasuk juga mempelajari dokumen yang diserahkan penyidik,” ucapnya.

Selain penyimpangan terkait pembayaran, tim auditor juga menemukan sejumlah penyimpangan. Mulai dari proses penunjukkan terhadap pelaksana proyek tersebut, di tahap pelaksanaan proyek hingga saat pembayaran. “Di proses tender, terdakwa Zulfikar Azmi terungkap melakukan pinjam bendara PT Junindo Indah Perkasa dari Junaidin dengan kesepakatan nilai fee sebesar 2 persen dari kontrak,” sebutnya.

Selain itu, auditor juga menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Pokja 58 di pelaksanaan proyek itu. Dimana Pokja tetap meloloskan PT Junindo sebagai pemenang pekerjaan meskipun tidak sesuai dengan persyaratan. “Jadi, ada ada beberapa syarat yang tidak sesuai tetapi tetap dimenangkan oleh Pokja dengan metode penunjukkan langsung,” ucapnya.

Di tahap pelaksanaan pun, auditor menemukan adanya penyimpangan, dimana Junaidin selaku Direktur dari PT Junindo Indah Perkasa mengalihkan pelaksanaan pekerjaan ke Zulfikar Azmi. Pengalihan itu dilakukan oleh Junaidin tanpa sepengetahuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Jadi, direktur perusahaan pemenang tender dialihkan ke pihak lain dan tidak dibayar. Sehingga pihak kedua selaku sub kontraktor mengambil barang yang sudah terpasang,” ucapnya.

Saat dikerjakan, diketahui beberapa kali mengalami keterlambatan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pun sudah beberapa kali menegur kontraktor dengan surat teguran tertulis. “Pekerjaan tidak diselesaikan oleh kontraktor sehingga dilakukan pemutusan kontrak serta ditemukan selisih antara pembayaran dengan fakta di lapangan,” tukasnya.

Dengan menguraikan demikian, BPK menyatakan akibat dari perbuatan tersebut negara dirugikan sebesar Rp926 juta. Puskesmas Ropang, Kecamatan Sumbawa dibangun pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp6,4 miliar. (ils)