Soal THR dan Gaji Ke-13, Peraturan Pusat Dinilai Tidak Adil

0

Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah pusat memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas hanya kepada pegawai honorer di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pengelola keuangan badan layanan umum daerah (BLUD), dinilai tidak adil. Perbedaan dinilai akan mempengaruhi kinerja pegawai non ASN.

Ari, pegawai Pemkot Mataram menilai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya keagamaan dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2024, dinilai tidak adil. Pasalnya, pegawai honorer di rumah sakit dan puskesmas yang mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan dan gaji ketiga belas. Sementara, honorer di OPD teknis tidak mendapatkan apa-apa. “Status kita sama dengan honorer di rumah sakit dan puskesmas. Aturan ini tidak adil,” keluhnya dikonfirmasi pada Selasa, 19 Maret 2024.

Kebutuhan selama bulan Ramadhan relatif meningkat dibandingkan hari normal. Ia harus mempersiapkan kebutuhan hari raya. Di satu sisi, kebutuhan barang pokok juga mengalami kenaikan signifikan. Semestinya tidak ada pembedaan antara pegawai honorer di rumah sakit dan OPD. Menurut dia, beban kerjanya sama meskipun berbeda tugas pokok dan fungsi. “Sebenarnya sama saja tanggungjawab kita di dinas,” terangnya.

Pegawai honorer lainnya, Eka juga menilai kebijakan pemerintah pusat dinilai tidak adil. Pemberian THR dan gaji ketiga belas hanya diberikan kepada honorer di rumah sakit. “Apa bedanya kami di dinas dengan di rumah sakit. Sama-sama memiliki beban kerja masing-masing,” katanya.

Sebagai ibu rumah tangga, tingkat kebutuhan selama lebaran apalagi menjelang idul fitri mengalami peningkatan drastis. Sebagaimana tradisi masyarakat Indonesia, ia harus menyiapkan uang untuk kebutuhan pakaian lebaran anak-anaknya, menu saat idul fitri, dan lain sebagainya.

Kata Eka, kebutuhan pokok juga serba mahal dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima sebulan. “Semua mahal sekarang. Sementara, gaji segitu-gitu saja,” ucapnya. Sebenarnya THR sangat diharapkan oleh seluruh pegawai honorer. Mininal mengurangi beban pengeluaran saat bulan ramadhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, tentang pembayaran THR dan gaji ketiga belas bagi ASN, pensiunan, dan penerima pensiunan tahun 2024, juga dipertegas dengan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2070/OTDA tentang percepatan pembentukan Perwal tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dar APBD 2024.

Dalam aturan itu, selain ASN dan PPPK, juga pegawai honorer di OPD teknis pengelola keuangan BLUD memperoleh THR dan gaji ketiga belas. Besaran THR diterima meliputi gaji pokok beserta tunjangan. “Selain gaji pokok juga ditambah tunjangan,” terang Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri.

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap regulasi dari pemerintah pusat tersebut. Aturan jelas mengatur ASN, PPPK, dan pegawai honorer di OPD teknis pengelola keuangan BLUD berhak menerima THR dan gaji ketiga belas. Artinya, pegawai di rumah sakit dan puskesmas yang berhak memperoleh THR dan gaji ketiga belas. “Iya, memang begitu aturannya,” demikian kata dia. (cem)