PPPK Diupayakan Terima Uang Pensiun

0

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram sedang mencari skema untuk mengupayakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menerima uang pensiun selayaknya pegawai negeri sipil lainnya. Skema ditawarkan salah satu bank itu, dinilai lebih konkret dibandingkan harus menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menerangkan, wacana pemberian uang pensiun kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berasal dari dua sumber, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Bank Taspen. Wacana dari pemerintah pusat itu, sama sekali tidak diketahui seperti apa skema dan petunjuk teknis penerapannya. Sementara, Bank Taspen memberikan ruang dengan skema pemotongan gaji setiap bulannya Rp300 ribu. “Kalau yang dari pemerintah pusat ini blank sama sekali kita, karena tidak ada aturan teknisnya,” terang Yoyok sapaan akrabnya ditemui pada, Selasa, 19 Maret 2024.

Dari skema pemotongan gaji itu, maka PPPK juga akan mendapatkan uang pensiun. Persyaratannya adalah, PPPK yang berusia  di atas 50 tahun sulit untuk mendapatkan upah pensiun, karena persyaratan masa kerja yang bisa mengikuti dan mendapatkan uang pensiun memiliki sisa masa kerja minimal 10 tahun. “Kalau saya sih berharap dengan skema yang ditawarkan bank ini saja, karena sudah riil tawarkan mereka,” ujarnya.

Akan tetapi, pihaknya akan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengatur petunjuk teknis penarikan maupun pemberian uang pensiun bagi PPPK.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, kebijakan pemerintah pusat diapresiasi untuk mengakomodir pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mendapatkan tunjangan pensiun. Akan tetapi, perlu menunggu petunjuk teknis tentang mekanisme pemotongan gaji dan lain sebagainya, karena penggajian bersumber dari dana alokasi umum. “Prinsipnya, kita sih setuju dengan wacana itu,” kata Sekda.

Dijelaskan, hak diperoleh PPPK sebenarnya sama dengan pegawai negeri sipil. Seperti sistem kepangkatan, golongan, jenjang karir, dan lain sebagainya. Hanya saja, jalur pengangkatan mereka berbeda dari PPPK dan PNS. Oleh karena itu, PPPK diminta tidak khawatir dengan masa depan mereka, karena pemerintah juga pasti mengupayakan agar mereka mendapatkan haknya. (cem)