Pengusulan Formasi PPPK Sedikit, Dikhawatirkan Muncul Rekrutmen Guru yang Belum Terstandar

0

Mataram (Suara NTB) – Pengusulan formasi guru SMA, SMK, dan SLB untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 sebanyak 130 formasi dianggap terlalu sedikit dibanding kebutuhan guru sebenarnya. Kondisi itu dikhawatirkan akan membuka keran rekrutmen guru honorer oleh sekolah dengan cara yang belum terstandar. Pemerintah Provinsi NTB diminta agar merencanakan jumlah rekrutmen berdasarkan hasil analisis selama lima tahun ke depan.

Demikian disampaikan pengamat pendidikan yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram (FKIP Ummat), Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si., pada Selasa, 19 Maret 2024. Menurutnya, jumlah formasi tersebut belum mampu menyelesaikan masalah kebutuhan guru di NTB. “Serba dilema memang jika semua bergantung kemampuan finansial Pemprov NTB. Jika ingin terarah terkait proyeksi pengadaan guru maka perlu adanya perencanaan jumlah rekrutmen berdasarkan hasil analisis selama lima tahun ke depan,” sarannya.

Berdasarkan perencanaan tersebut, maka sistem rekrutmen harus konsisten dan tidak boleh terganggu dengan kebutuhan pembiayaan lain yang akan mengurangi pembiayaan pengadaan tenaga guru. Nizaar menyebutkan, salah satu contohnya, guru SMK saat ini belum mendekati kondisi ideal. Masih sangat membutuhkan guru-guru kejuruan yang sesuai bidang yang dibutuhkan. Jika benar-benar ingin mengejar keterpenuhan guru SMK, maka idealnya perlu adanya skala prioritas untuk guru SMK.

“Kondisi ini akan terus membuka keran rekrutmen guru oleh sekolah secara mandiri dengan cara yang belum terstandar, padahal saat ini pemerintah sedang fokus merekrut guru dari lulusan pendidikan profesi guru yang sudah diakui kompetensinya,” jelas Nizaar.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB hanya mengusulkan formasi guru SMA, SMK, dan SLB untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 sebanyak 130 formasi. Karena itu, Dinas Dikbud NTB akan mengoptimalkan peran guru PPPK yang sudah direkrut sebelumnya, termasuk mengoptimalkan guru honorer yang ada.

Ketua FSGI NTB, yang juga Wakil Sekjen FSGI, Mansur mengakui bahwa 130 formasi PPPK guru tahun 2024 sangatlah sedikit jika dibandingkan kebutuhan guru lebih dari 2.000 formasi. Namun, karena pengangkatan PPPK baru diserahkan kepada kesanggupan daerah dalam menyediakan penggajian, berarti itulah kemampuan daerah. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Dikbud untuk mengoptimalkan guru yang sudah ada.

“Tentu saja ini menjadi tugas Dinas Dikbud NTB untuk mengoptimalkan guru atau PPPK yang sudah ada, tentu saja dengan tetap mempertimbangkan tugas guru sesuai bidang sertifikasinya,” ujar Mansur pada Senin, 18 Maret 2024.

Mansur menegaskan, FSGI mendorong pemerintah daerah untuk melakukan analisis formasi sesuai kebutuhan yang valid, meskipun diketahui sebagian besar pemerintah daerah terkendala dalam penyediaan gaji ASN yang dibatasi dalam 30 persen APBD. Konsekuensi meminta formasi lebih banyak adalah keharusan meningkatkan sumber pendapatan daerah karena Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat cenderung tetap.

“Dalam keterbatasan kemampuan derah ini maka ketepatan formasi sesuai kebutuhan menjadi faktor yang sangat penting. Prioritas pemenuhan guru dari honorer yang sudah berada di sekolah dan kebutuhan guru produktif dan guru luar biasa haruslah menjadi prioritas saat ini,” jelas Mansur.

Jumlah usulan formasi itu sangat jauh dari kebutuhan guru jenjang SMA sederajat di NTB yang mencapai 2.473 orang guru. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., pekan kemarin mengatakan, pihaknya ingin mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan agar tidak lagi berpikir tentang kekurangan guru. Namun, kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) terbatas. Oleh karena itu pihaknya akan mencari jalan keluar dan mendiskusikan beberapa opsi dengan BKD.

“Seperti misalnya guru honorer yang sudah mengabdi cukup lama tetap kita tugaskan, atau rekrutmen (guru honorer) baru sesuai kebutuhan,” ujar Aidy.

Di samping itu, Aidy mengatakan akan mengoptimalkan tugas tambahan kepaga guru yang sudah direkrut dalam rekrutmen PPPK tahun-tahun sebelumnya. “Mengoptimalkan tugas tambahan kepada guru yang sudah direkrut PPPK baru-baru ini atau yang sudah ditugaskan beberapa waktu lalu,” ungkap Aidy.

Sebelumnya, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Dikbud NTB, Nur Ahmad melalui Pengembang Penilaian Pendidikan, Supriadi, M.Pd., pada Jumat, 15 Maret 2024 mengatakan, formasi untuk PPPK guru tahun ini sebanyak 130 formasi.

Nur Ahmad sebelumnya mengatakan, dari hasil pemetaan yang dilakukan Dinas Dikbud NTB untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, membutuhkan total 2.473 orang guru. Dikbud NTB juga sudah mengusulkan guru PPPK sebanyak 1.990 formasi dan CPNS 483 formasi untuk rekrutmen 2024. Namun, diakuinya kemampuan fiskal Pemprov NTB belum mencukupi untuk merekrut sesuai kebutuhan guru di NTB.

“Harapannya pengadaan ASN jabatan fungsional guru maupun tenaga teknis untuk sekolah-sekolah tetap dibuka pada tahun-tahun berikutnya,” harap Nur Ahmad. (ron)