Kasus Dugaan Penggelembungan Suara Naik ke Gakkumdu

0

Praya (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyerahkan penanganan kasus penggelembungan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) baru lalu ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk didalami. Setelah menemukan indikasi awal dugaan tindak pidana pemilu (tipilu) dalam kasus yang diduga melibatkan oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jonggat serta anggota KPPS di Desa Pengadang Praya Tengah.

“Dugaannya melibatkan oknum anggota PPK dan KPPS,” terang Ketua Bawaslu Loteng L. Fauzan Hadi, kepada wartawan, diruang kerjanya, Selasa, 19 Maret 2024. Dalam kasus ini sejumlah pihak terkait direncanakan akan dipanggil dalam beberapa hari ke depan, untuk keperluan klarifikasi.

Ia pun menegaskan, semua kewenangan terkait penanganan kasus tersebut ada di tangan Gakkumdu. Jika kemudian benar terbukti ada tipilu yang terjadi, kasusnya kemudian akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Di tahap ini proses penangannya sudah diambil alih pihak kepolisian. “Penanangan sesuai tahapan dan mekanisme yang ada,”tegas Fauzan.

Lebih lanjut Fauzan menambahkan, selain kasus dugaan penggelembungan suara pihaknya kini masih mendalami lapopran dugaan money politik yang juag melibatkan oknum anggota PPK. Untuk itu Bawaslu Loteng juga sudah mulai melakukan pemanggilan kepada para pihak. “Dimulai hari ini (Selasa kemarin). Ada dua pihak yang dipanggil untuk diklarifikasi,” ungkap

Namun Fauzan belum bersedia mengungkapkan siapa saja yang dipanggil. Yang jelas para pihak terkait dan mengetahui kasus tersebut. Baik itu pihak yang diajukan oleh pelapor maupun dari pihak terlapor. “Untuk motif transferan dana, itu menjadi bagian yang akan didalami nantinya,” imbuhnya.

Sebelumnya, dugaan money politik oknum PPK tersebut dilaporkan oleh Wakil Ketua DPW Partai Perindo NTB M. Samsul Qomar. Di mana dalam kasus tersebut ada oknum anggota PPK yang diduga  menerima transferan sejumlah dana dari salah satu oknum caleg pada tahap rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan. (kir)