BKD Tunggu Turunan UU ASN, 4.006 Non ASN di Lobar Butuh Diakomodir

0

Giri Menang (Suara NTB) – Bagi non ASN tak lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  telah disiapkan skema oleh pemerintah pusat. Skemanya adalah bagi yang tak lulus seleksi berpeluang menjadi PPPK Paruh waktu. Pihak Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) pun masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait UU Nomor 20 tentang ASN yang mengatur soal itu.

“Masih menunggu RPP, tapi bocorannya sama dengan info (skema PPPK Paruh Waktu) dari berita,” kata Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaludin saat ditanya terkait nasib ribuan tenaga honorer di Lobar, Selasa, 19 Maret 2024.

Pihaknya sudah mendampingi Sekda Lobar H. Ilham mengikuti dapat koordinasi (rakor) dengan Menpan RB. Soal UU ASN ini masih menunggu adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) manajemen sebagai tindaklanjut dari UU ASN tersebut.

Sesuai dengan informasi dari Menpan RB, pihaknya memprediksi bahwa non ASN yang diangkat menjadi PPPK akan menggunakan pola paruh waktu, karena kondisi fiskal daerah yang terbatas. Sesuai amanat UU nomor 20 tahun 2023, bahwa tenaga honorer atau pegawai non ASN harus diangkatmenjadi PPPK tahun 2024. Syaratnya mereka harus sudah masuk dalam database BKN, seperti tenaga guru, kesehatan dan teknik tertentu yang bisa masuk dan bisa membuat akun saat pendataan.

Konsep terbaru disampaikan Menpan, seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2024 dalam pembahasan RPP tentang Manajemen ASN, salah satunya terkait perekrutan PPPK paruh waktu.  Bagi pegawai non ASN yang lulus seleksi diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi, akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Di Lobar terdapat 4.006 Non ASN, jumlah ini berkurang dari data sebelumnya terdapat 5.080 non ASN yang masuk database BKN. Lantaran ada 1.074 non ASN telah diterima atau lulus PPPK, sehingga ada sisa 4.006 non ASN yang akan diusulkan formasinya ke BKN.

Sedangkan di luar 4.006 orang non ASN ini, terdapat 414 non ASN yang namanya tak masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari 414 orang itu, 35 di antaranya sudah lulus PPPK. Masih tersisa 379 orang non ASN yang nasibnya belum jelas. Bahkan beberapa non ASN tersebut bahkan diberhentikan oleh OPD tempatnya bekerja. Soal nasib ratusan non ASN ini, pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) masih menunggu kebijakan pusat. (her)