Anggaran Bencana Tidak Ada, BPBD Lobar Cari Dana CSR ke Perusahaan

0

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar) mencari dana ke sejumlah perusahaan BUMN yang ada di Lobar. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini dilakukan karena kondisi anggaran bencana tidak ada, sementara dampak bencana yang baru-baru ini terjadi butuh penanganan segera.

Kalak BPBD Lobar Syahrudin mengakui, pihaknya sudah mengusulkan anggaran penanganan ke Pemda. Anggaran tersebut diajukan melalui BTT yang ada di BPKAD Lobar. Selain melalui anggaran Pemda, pihaknya juga melakukan upaya lain. Pihaknya sudah mulai bersurat kepada beberapa perusahaan besar yang ada di Lobar.

“Berharap, agar mendapatkan bantuan dari sebagian dana CSR milik perusahaan dapat diperbantukan kepada warga terdampak bencana. Seperti PT. Pelindo dan BPBD Provinsi NTB.“Ini saya sudah mulai bersurat. Dan melampirkan data-datanya,” kata Syahrudin.

Bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrem beberapa hari lalu menyebabkan puluhan rumah warga dan bangunan rusak tertimpa pohon tumbang. Juga karena intensitas hujan tinggi yang menyebabkan banjir menggenang ratusan rumah di Sekotong. Ditambah lagi dengan dampak dari gelombang tinggi yang membuat 200 an nelayan tidak melaut di Kuranji, Labuapi. Sehingga masyarakat yang terdampak ini membutuhkan bantuan seperti sembako, dan bahan material bagi rumah rusak. “Ya itu yang penting karena mereka tidak bisa melaut untuk cari nafkah,” katanya.

Syahrudin menyebut, BPBD mengusulkan BTT sekitar Rp 65 juta, dalam bentuk spandek, kayu, terpal, dan selimut. Kemudian untuk gabungan dari beberapa OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, Dinas Sosial (Dinsos) Lobar, dan BPBD untuk tangani bencana juga usulkan BTT. Ada sekitar Rp200 juta besaran dana yang diajukan. “Saya suruh Dinsos ajukan untuk sembako nya, dan nanti BPBD materialnya,” jelasnya.

Namun, ia mengeluhkan waktu panjang yang dibutuhkan untuk pencairan dana ini. Sedangkan warga membutuhkannya segera. Kalak mengharapkan agar BTT ini cair secepatnya, minimal April sudah ada. “Kayak dulu itu saya mengajukan, 5 bulan setelahnya baru keluar,” bebernya.

Yang menjadi penting menurutnya saat ini adalah bantuan material. Sedangkan dana yang tersisa hanyalah Rp 13 juta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Itupun hanya mendapatkan 25 paket sembako, yang juga sangat jauh dari kebutuhan warga terdampak bencana. “Belum, tapi nanti kita bagi lagi. Semoga bisa jadi 100 paket,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mengatakan, terkait langkah BPBD berkoordinasi dengan perusahaan BUMN untuk meminta dana CSR, sebab ada Perda yang mengatur. “Ada Perda nya itu, perusahaan-perusahaan perlu berkontribusi ke daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran bencana tiap tahun dianggarkan melalui BTT untuk mengantisipasi bencana. Hanya saja tahun ini, agak berkurang anggaran itu karena harus ada anggaran yang dialokasikan untuk pilkada. BTT juga banyak berkurang untuk program UHC Senilai Rp40 miliar. Di mana angka ini naik dua kali lipat dari sebelumnya. Akan tetapi Program ini sama pentingnya dengan bencana juga. (her)