AMPD Demo Kantor KPU dan Bawaslu Loteng, Laporkan Sejumlah Dugaan Kecurangan Pemilu

0

Praya (Suara NTB) – Puluhan masa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi demontrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng), Selasa, 19 Maret 2024. Selain menyampaikan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang baru lalu, masa juga menyampaikan sejumlah dugaan kecurangan yang melibatkan oknum penyelenggara pemilu ditingkat bawah. Masa pun mendesak KPU dan Bawaslu Loteng menindak tegas para oknum penyelenggaran pemilu tersebut.

Beberapa dugaan kecurangan yang terjadi diantaranya penggelembungan suara milik calon anggota legislative (caleg) dan partai politik (parpol) tertentu. Kemudian ada juga dugaan surat suara yang sudah tercoblos. Hingga kasus dugaan money politik yang melibatkan penyelenggara pemilu.

Selain itu ada juga dugaan intimidasi oleh oknum caleg ke anggota PPK disalah satu kecamatan dengan menggunakan senjata api. “Kecurangan-kecurangan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kami minta yang terlibat ditindak tegas,” ujar Saddam Husen, coordinator AMPD saat berorasi di depan kantor KPU Loteng.

Selain tindakan tegas, masa juga meminta oknum penyelenggara pemilu tersebut supaya tidak lagi dipakai saat penyelenggara pemilu lainnya kedepan. Supaya marwah demokrasi di Loteng bisa terjaga. Tidak kemudian dicederai oleh ulah oknum penyelenggara curang.

Karena setelah pemilu legislative sebentar lagi Loteng akan dihadapkan pada penyelenggaraa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Maka para penyelenggaraannya harus benar-benar berintegritas. Supaya hasil pemilu kedepan benar-benar mencerminkan pilihan masyarakat. Tidak ada upaya permainan oleh oknum penyelenggara curang.

Usai berorasi di depan kantor KPU Loteng, masa kemudian bergerak ke kantor Bawaslu Loteng. Hal yang sama juga disampaikan disana. “Jangan lagi ada penyelenggara yang curang ikut dalam penyelenggaraan pemilu kedepan di daerah ini,”tandasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut Ketua KPU Loteng Hendri Harliawan, mengaku apa yang disampaikan masa dari AMPD itu nanti akan menjadi bahan evaluasi pihaknya. Ketika proses evaluasi penyelenggaraan pemilu digelar bulan April mendatang. Jika memang benar ada penyelenggaraa yang melakukan curangan atau terlibat kecurangan, tentu ada sanksinya.

“Pasti kita akan evaluasi semua termasuk penyelenggaranya. Kalau ada yang terbukti melakukan kecurangan, kita tindak sesuai mekanis yang berlaku. Dan, itu juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses rekrutmen badan ad hoc untuk pilkada dan pemilu-pemilu berikutnya,” tegas Hendri.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Loteng L. Fauzan Hadi. Pihaknya dalam hal ini sangat mengapresiasi ada laporan dari masyarakat. Sebagai bahan bagi Bawaslu Loteng untuk bertindak. Tapi sebaiknya ketika ada laporan atau pengaduan disertai bukti pendukung. Sehingga memudahkan Bawaslu Loteng dalam melakukan penyelidikan.

“Kalau yang terlibat itu penyelenggara seperi PPK atau PPS, nanti kami akan rekomendasikan ke KPU Loteng. Tapi kalau yang terlibat Panwascam ataupun yang dibawahnya, kami yang akan tindak tegas,” ujar Fauzan. (kir)