Plang KPK Hanya ”Warning”, Hotel Penunggak Pajak Daerah Tetap Beroperasi

0

Tanjung (Suara NTB) – Turunnya KPK untuk mendisiplinkan pengusaha hotel di 3 Gili dari kewajiban membayar pajak daerah masih bersifat persuasif. Dalam hal ini, hotel-hotel yang dipasangi plang tunggakan pajak, masih boleh beroperasi. Namun jika dalam waktu tertentu kewajiban tidak dibayarkan, maka peringatan tersebut bisa memunculkan sanksi, baik administrasi maupun pidana.

Hal itu ditegaskan Inspektur Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Zulfadli, SE., Senin, 18 Maret 2024. Ia menegaskan, plang peringatan oleh KPK tidak dimaksudkan untuk menutup tempat usaha perhotelan yang didatangi oleh Tim dari KPK didampingi Pemda Lombok Utara.

Sebaliknya, plang tersebut bertujuan untuk memaksimalkan upaya pembayaran pajak daerah yang sudah dititipkan oleh konsumen namun tidak disetorkan oleh pengusaha kepada Pemda Lombok Utara. “Plang itu hanya peringatan saja, kalau operasional tetap jalan. KPK mengingatkan saja beberapa WP (wajib pajak) yang masih menunggak supaya mempercepat pelunasan tunggakan,” ungkap Zulfadli.

Namun demikian, kata dia, spanduk tersebut bisa memiliki dampak baik secara administratif maupun sanksi hukum jika WP tidak membayar. WP pada saat bersamaan, menandatangani Berita Acara kesanggupan membayar dalam rentang waktu yang bervariasi. Jika dalam waktu tersebut tidak dilunasi, maka KPK akan mengambil langkah lanjutan terhadap WP tersebut. “Waktu saya di Bapenda dulu, upaya persuasif selalu kita lakukan, berita acara sudah, cuma memang kurang didengar,” imbuhnya.

Dampak dari turunnya KPK ke WP hotel di Gili Trawangan, sebut Zulfadli, beberapa WP merespon dengan sikap positif. Terdapat WP membayar langsung (lunas) dan ada pula yang membayar dengan mencicil.

Menurut mantan Asisten Setda KLU ini, KPK pasti akan bertindak lebih tegas jika plang yang merepresentasikan peringatan tersebut, tidak diindahkan oleh pengusaha. Pasalnya, kewajiban yang ditagih KPK untuk Pemda Lombok Utara sejatinya adalah Pajak Konsumen yang dititipkan lewat manajemen hotel. Hanya saja, diantara para pengusaha, ada yang disiplin, dan ada yang membiarkan menjadi tunggakan bertahun-tahun sejak 2017.

“Kalau sampai peringatan tidak diindahkan, izin usaha bisa dicabut, bahkan sampai pidana pajak di pengadilan. Sehingga KPK akan tetap pantau terus progresnya. Kalau memang sudah disepakati dalam berita acara, anggaplah diselesaikan sampai Desember 2024, ternyata tidak selesai, maka kita sampaikan lagi ke KPK. Sehingga kelaiaian itu akan dianggap melanggar kesepakatan,” paparnya.

Terhadap wajib pajak yang dipasangi plang, Zulfadli menyebut berada di perhotelan yang mencatatkan akumulasi utang pajak mencapai Rp 5 miliar. Angka tersebut terhimpun di 14 property. Sedangkan utang pajak keseluruhan sebesar Rp 8 miliar.

Hotel-hotel yang menunggak ini rata-rata berada di area eks Gili Trawangan Indah (GTI). Setidaknya Pemprov NTB juga bisa menjadikan tunggakan pajak sebagai referensi alternatif jika sewaktu-waktu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh hotel di eks GTI. “Ada, bahkan dominan berdiri di lahan eks GTI. Karena memang lokasi strategisnya di situ. Memang yang nakal (tidak menyetorkan pajak konsumen) ini, kadang pemilik, kadang juga pegawai. Karena dari alasannya, ada yang dipakai untuk membangun, atau ada juga yang dibawa kabur oleh pegawainya,” tandas Zulfadli. (ari)