Perusahaan Harus Bayar THR Karyawan secara Penuh

0

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi aparatur sipil negara dan pegawai non ASN atau tenaga honorer di instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Kebijakan ini dipastikan akan membebankan anggaran daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya keagamaan dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiunan,dan penerima tunjangan tahun 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, juga dipertegas dengan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2070/OTDA tentang percepatan pembentukan Perwal tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dar APBD 2024.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menerangkan, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pembayaran THR dan gaji ketiga belas bagi ASN dan tenaga honorer. THR dan gaji ketiga belas yang diterima pegawai 100 persen berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan lain sebagainya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pegawai hanya mendapatkan 50 persen dari gaji pokok. “Kalau tahun ini 100 persen THR dan gaji ketiga belas diterima ASN,” terang Alwan dikonfirmasi pada Senin, 18 Maret 2024.

Kebijakan ini menurut Alwan, cukup mengejutkan. Pasalnya, THR dan gaji ketiga belas diberikan juga bagi tenaga honorer atau non ASN yang bekerja di instansi yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum daerah.

Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus melakukan pergeseran pembiayaan, karena ditargetkan peraturan walikota tentang  pembayaran THR dan gaji ketiga belas segera disampaikan ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pembayaran THR paling lambat 10 hari sebelum Idul Fitri. “Paling tidak tanggal 22 Maret ini, kita sudah bayar THR pegawai,” terangnya.

Di satu sisi, pembayaran THR pegawai menjadi berkah bagi pegawai karena menerima 100 persen. Di sisi lain, kebijakan ini sangat membebankan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain memikirkan pembayaran THR ASN, juga mencari sumber anggaran untuk tenaga non ASN di instansi teknis yang sistem pengelolaannya menerapkan BLUD serta pembayaran insentif guru.

Kendati demikian, pihaknya harus melakukan percepatan pergeseran anggaran belanja. Secara otomatis, belanja barang yang dialokasikan sebelumnya digeser pada APBD perubahan.

Pihaknya harus bergerak cepat dengan membentuk tim untuk mengkaji kembali aturan tersebut. Di samping itu, juga berkonsultasi dengan Pemprov NTB dan kabupaten/kota lainnya. “Tunggu dulu perwalnya. Sekaligus nanti kita konsultasi dengan Pemprov NTB,” pungkasnya.

Apakah pergeseran anggaran tidak akan mengganggu program OPD? Pergeseran hanya pada belanja modal. Sedangkan, pekerjaan fisik di APBD murni tetap berjalan sambil mencari sumber pembiayaan di APBD perubahan. (cem)