Pelabuhan Bangsal Belum Berikan Kontribusi, Pemprov Akui Tunggu Pengesahan Perda Retribusi

0

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Bangsal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke Pemprov NTB sejak tahun 2023 lalu. Namun, hingga memasuki pertengahan Maret 2024, belum ada sepeser pun dana yang masuk ke kas Pemprov NTB, sehingga menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., yang dikonfirmasi via ponselnya, Senin, 18 Maret 2024 menjelaskan, mengakui, temuan KPK tersebut, jika semenjak diserahkan pengelolaannya ke Pemprov NTB, Pelabuhan Bangsal belum memberikan kontribusi bagi Pemprov NTB.

Menurutnya, Pemprov NTB belum bisa menarik retribusi di Pelabuhan Bangsal, karena dasar untuk menarik retribusi belum ada. Hal ini akibat penetapan Peraturan Daerah (Perda) soal Retribusi Daerah baru disahkan Januari 2024 lalu, sehingga kini menunggu penetapan. Sementara di satu sisi, Bappenda sudah memberikan target besaran retribusi terbaru, yakni Rp1,2 miliar di Pelabuhan Bangsal.

Diakuinya, ada tiga sumber retribusi dari pelabuhan yang melayani penyeberangan ke tiga Gili ini (Gili Trawangan, Meno dan Air) yakni dari jasa tambat kapal, jasa masuk ke Gili, dan jasa parkir kapal. Namun, dalam melakukan penarikan retribusi di Pelabuhan Bangsal ini, Pemprov NTB masih menunggu penetapan Perda Retribusi. Adanya dasar resmi ini, maka Pemprov NTB bisa menarik pungutan atau retribusi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Disinggung Pemda KLU sudah memberlakukan sistem one gate payment kepada para wisatawan sebesar Rp20.000 dan akan menjadi beban bagi penumpang ke tiga Gili, mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini tidak ada masalah. Dalam melakukan pungutan dari pemerintah provinsi, ujarnya, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan Pemda KLU, sehingga dalam melakukan penarikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sementara Penjabat (Pj) Sekda NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si.,siap menindaklanjuti apa yang menjadi temuan KPK ini di lapangan. Sementara ini, pihaknya menyerahkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk menanganinya. Pihaknya yakin dalam waktu dekat, apa yang direkomendasikan KPK sudah bisa terselesaikan.

Disinggung saran KPK yang meminta dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi NTB terhadap temuan KPK ini di lapangan, Ibnu Salim yang juga Inspektur Provinsi NTB ini, justru balik bertanya. ‘’ Apa yang mau diaudit?’’ tanyanya.

Meski demikian, terangnya, dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang ada di daerah ini, pihak KPK selalu memberikan pendampingan. Pada kasus Pelabuhan Bangsal ini, pihaknya akan memberikan penjelasan pada KPK mengenai persoalan yang terjadi sebenarnya, sehingga pertanyaan yang muncul dari pihak KPK bisa terselesaikan. “Bagaimana mau diaudit? Belum dipungut. Nanti kita jelaskan ke KPK,” tegasnya.

Sebelumnya KPK  mendesak Inspektorat Provinsi NTB untuk mengaudit pengelolaan Pelabuhan Bangsal di Kecamatan Pemenang KLU. Dari hasil turun lapangan, KPK menemukan penghasilan Pemprov NTB dari Pelabuhan Bangsal belum ada yang masuk masuk ke kas Pemprov NTB semenjak dialihkan dari Kemenhub tahun 2023 lalu.

KPK mencatat Pemprov NTB bisa mendapatkan pemasukan bagi daerah di Pelabuhan Bangsal, yakni saat kapal masuk, kapal parkir dan jasa tambat kapal. Namun, dari tiga item ini belum ada pungutan yang dilakukan Pemprov NTB.

Pungutan yang ada di Pelabuhan Bangsal justru dilakukan Pemerintah KLU dengan menarik uang retribusi sebesar Rp20 ribu per kepala yang dititipkan ke operator kapal dan tertuang dalam Perda. Selain itu ada pungutan lain sebesar Rp10 ribu per kepala. Ini juga dasar KPK  meminta agar Inspektorat Provinsi NTB segera melakukan audit dan  meminta agar persoalan ini tidak terus dibiarkan, karena akan menambah persoalan. (ham)