Juklak dan Juknis Penerimaan CPNS dan PPPK Masih Disusun

0

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat mengungkapkan jika kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024 ini sebanyak 2,3 juta formasi. Meski demikian, dalam melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK), pemerintah pusat menyerahkan ke pemerintah daerah berapa kemampuannya. Sebagai contoh, Pemprov NTB yang hanya mengusulkan 500 formasi CPNS dan PPPK tahun 2024. Hal ini sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah.

Sebelum penerimaan CPNS dan PPPK yang dijadwalkan pertengahan tahun ini, pemerintah daerah masih belum bisa berbuat apa-apa. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang sedang dalam proses penyelesaian di pusat. Bahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB dalam menindaklanjuti penerimaan CPNS dan PPPK, melakukan zoom dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Senin, 18 Maret 2024.

Kepala BKD NTB Drs. Muhammad Nasir melalui Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Raden Ashadinata, S.Kom., menjelaskan, jika regulasi juklak dan juknis penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024 masih dalam draf.

‘’Untuk regulasi terkait dan juklak juknis masih dalam draf. Zoom kemarin kebijakan=kebijakan umum terkait dengan Permenpan 173 tahun 2024 Tentang Panduan Penyusunan Rincian Pegawai ASN Tahun 2024,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa, 19 Maret 2024.

Sebelumnya Sekretaris BKD Provinsi NTB H. Saiful Amri, S.H., yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, menegaskan, jika proses penerimaan CPNS dan PPPK terus berjalan. BKD Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024.

Ditanya terkait jumlah formasi penerimaan CPNS dan PPPK se NTB, diakuinya, pihaknya belum menerima laporan dari pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota yang menerima formasi penerimaan CPNS dan PPPK di daerahnya masing-masing di Kemenpan RB.

Untuk diketahui, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memberikan persetujuan prinsip jumlah kebutuhan peqawai ASN di lingkungan Pemprov NTB tahun anggaran 2024 sebanyak 500 formasi. Persetujuan terhadap usulan Pemprov NTB ini ditetapkan pada Rapat Koordinasi Kebutuhan Pegawai ASN yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kamis, 14 Maret 2024.

Dari 500 usulan itu, 140 untuk usulan penerimaan CPNS yang terdiri dari 70 untuk tenaga kesehatan dan 70 tenaga teknis. Sementara untuk guru tidak ada usulan penerimaan CPNS. Tenaga guru semua masuk usulan PPPK dan yang diusulkan sebanyak 130 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 55 dan tenaga teknis sebanyak 175, sehingga total usulan PPPK jadi 360 orang. (ham)