NTB Siapkan Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk UKM

0

DINAS Koperasi dan UMKM Provinsi NTB menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah ini. Program ini juga didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang berfokus pada Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Jenis layanan hukum tersebut diantaranya, konsultasi hukum dengan memberikan nasihat dan panduan hukum. Kemudian mediasi dengan membantu penyelesaian sengketa secara damai. Selanjutnya penyuluhan hokum dengan meningkatkan literasi hukum.

Jenis layanan hukum lainnya berupa penyusunan dokumen hokum dengan membantu dalam pembuatan dokumen hukum. Pendampingan di luar pengadilan berupa pendampingan dalam proses hukum di luar pengadilan.

Cakupan masalah hukum yang dilayani diantaranya, wanprestasi atas perjanjian/kontrak, perkreditan untuk modal usaha, utang/piutang terkait modal atau tagihan, pelanggaran hak kekayaan intelektual (hki), sengketa ketenagakerjaan dengan karyawan, sengketa atas kewajiban pajak, penyusunan dokumen hukum terkait kegiatan usaha

UMKM dapat mengakses layanan ini dengan persyaratan, Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum/perkara.

Bq.Yanuarlita Lestari,SH, Kepala Bidang Pembinaan UKM Dinas Kerasi dan UMKM NTB mengatakan, untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang diadukan UMKM, akan melibatkan para pakar.

“Kita akan gandeng pakar-pakar hukum untuk mencarikan solusi atas persoalan hukum UKM misalnya. Kita bisa mediasi, sedapat mungkiin jangan sampai ada kasus UKM sampai masuk ke pengadilan,” ujarnya.

Persoalan-persoalan hukum yang dimaksud misalnya, ada UMKM yang bermasalah terkait ketenagakerjaan, tidak mampu bayar pekerja, atau berselisih usaha dengan pihak lain. Persoalan tersebut bisa didampingi dan dicarikan jalan keluarnya.

Atau pelaku UKM ingin melakukan konsultasi bagaimana membuat perjanjian kerjasama, pemerintah juga akan memfasilitasinya.

“Karena itu, kita dorong para UMKM untuk melakukan konsultasi saja dulu,” imbuhnya.

Bq.Yanuarlita menambahkan, UKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi para pelaku UMKM ini diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya di Provinsi NTB.(bul)