Data Penerima Diaudit BPK, Lebih 13 Ribu Jiwa Penduduk Miskin Belum Disentuh Bansos

0

Giri Menang (Suara NTB)  – Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) di Lombok Barat (Lobar) mencapai 89 ribu jiwa. Jumlah penerima bansos ini jauh lebih sedikit dibanding penduduk miskin di Lobar yang mencapai 102,71 ribu jiwa lebih. Artinya terdapat 13.710 warga tak mampu di daerah ini belum disentuh bansos.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar, pada tahun 2023 jumlah angka kemiskinan bertambah sekitar 3.700 Jiwa atau 0,28 persen. Jumlah penduduk miskin sebanyak 102,71 ribu jiwa atau 13,67 persen, naik dari sebelumnya (2022) 99.000 atau 13,39  persen.

Sementara data di Dinas Sosial (Disos) Lobar sebagaimana disampaikan Kepala Disos Lalu Martajaya total jumlah penerima bansos di Lobar mencapai 89 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Baik itu bantuan BLT El nino, PKH, BPNT maupun permakanan lansia jumlah penerimanya 89 ribu jiwa,” jelasnya pekan kemarin.

Dijelaskan, para penerima ini berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang perbaruan data atas usulannya melalui desa. Diakuinya, masih banyak warga yang ada di DTKS belum masuk sebagai penerima bansos. Itu disebabkan jatah alokasi dari pemerintah pusat terbatas. Dikatakan lebih lanjut, penerima bansos ini telah diaudit Tim Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPK RI. Hal ini untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran.

Tim BPK memverifikasi data penerima sejumlah bansos seperti BLT El Nino dan permakanan secara sampling terhadap 35 KPM penerima program bansos.

Terkait data penerima yang diduga masih ada bermasalah, lantaran tak tepat sasaran, ia mengaku kalau penerima bansos dari Kemensos ini semua masuk DTKS. “Cuma terindikasi ada yang meninggal, mereka ngecek itu. Sampling kita sekitar 25-30 orang. Mereka juga melihat keberadaan dari KPM program permakanan untuk lansia. “Mereka cek lokasi,” jelasnya.

Dari hasil audit dan verifikasi ini nantinya akan menjadi bahan untuk memperbaiki semua persoalan tentang data penerima bantuan yang diduga salah sasaran. Dan kekeliruan penerima bansos ini, seperti apa kondisinya layak atau tidak. Disinyalir keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bantuan beras misalnya, hampir 10 persennya diduga salah sasaran. Hal ini terjadi karena dari data penerima diterbitkan BKKBN dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dimasukkan adalah data P3KE bukan dari data DTKS yang dikeluarkan Kemensos.

Untuk itu, banyak data penerima yang digabung dengan data pengentasan stunting pihak desa. Seperti pihak Desa Kuripan tepaksa harus membagikan beras tersebut, kendati salah sasaran. Karena pihaknya tidak boleh mengganti penerima itu dalam waktu dekat, kecuali ada surat pernyataan dari penerima bantuan dan desa. (ham)