PSU Paling Telat 24 Februari, KPU Dompu Tunggu Rekomendasi Bawaslu

0

Dompu (Suara NTB) – KPU Kabupaten Dompu masih menunggu rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dompu terkait temuan pemilih luar daerah di TPS 10 Kelurahan Bada Dompu yang mendapatkan 5 surat suara saat pencoblosan, 14 Februari 2024 lalu. Saran perbaikan dari Pengawas TPS 10 Bada yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah diterima diterima KPU dan dikembalikan ke Bawaslu dengan hasil kajiannya.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, KPU Kabupaten Dompu, Yusuf kepada Suara NTB, Jumat, 23 Februari 2024 mengaku telah mengirimkan kajian KPU Dompu ke Bawaslu Kabupaten Dompu atas saran perbaikan dari Pengawas TPS 10 Bada Dompu yang diterima pihaknya. Saran perbaikan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi dan kajian untuk mendapat mendapatkan fakta di lapangan.

“Kita sudah melakukan klarifikasi di tingkat jajaran KPU ke bawah. Mulai dari KPPS hingga PPK. Termasuk melakukan klarifikasi ke pemilih yang pindah memilih ke TPS 10 Bada. Hasilnya dituangkan di kajian (KPU) itu. Sudah dikirimkan ke Bawaslu untuk mendapatkan rekomendasi,” ungkap Yusuf.

Pelaksanaan PSU atau tidak di TPS 10 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu, dikatakan Yusuf, bergantung rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dompu. “Posisi kami (KPU) menunggu rekomendasi Bawaslu, PSU atau tidak,” katanya.

Berdasarkan ketentuan, pelaksanaan PSU dapat dilakukan paling lambat 10 hari pasca hari pencoblosan atau 24 Februari 2024. Sementara untuk TPS 3 Desa Daha Kecamatan Hu’u, Bawaslu telah mengeluarkan surat pembatalan surat Pengawas TPS-nya karena dinilai tidak memenuhi syarat.

Sementara untuk TPS lain, saat ini memasuki tahap rekapitulasi di tingkat PPK. Proses rekapitulasi di tingkat PPK dilakukan dengan membaca hasil pemilu di tingkat TPS oleh masing – masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan. (ula)