KPU Dompu Dianggap Keliru Terjemahkan Surat Bawaslu soal TPS 10 Bada

0

Dompu (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Dompu memastikan tidak ada rekomendasi yang akan dikeluarkan selain saran perbaikan dari Pengawas TPS untuk TPS 10 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu. KPU seharusnya langsung menindaklanjuti saran perbaikan dari PTPS dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), tidak dengan saling menjawab surat.

“Itu pemahaman yang keliru (dari KPU), kalau meminta rekomendasi dari Bawaslu. Saran perbaikan dari PTPS itu saja. PTPS sama dengan Bawaslu, karena perpanjangan dari Bawaslu,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Sawastari HAZ, SH., yang dihubungi, Sabtu, 24 Februari 2024.

KPU setelah menerima saran perbaikan dari PTPS melalui KPPS-nya, langsung ditindaklanjuti. Hal itu juga yang dilakukan KPU Dompu sebelumnya pada TPS 14 Desa Pekat dengan melakukan PSU pada 19 Februari 2024 lalu, karena menerima saran perbaikan dari PTPS setempat.

Saran perbaikan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Bada justru dibalas KPU Dompu dengan menyurati Bawaslu Kabupaten Dompu. Bagi Bawaslu, surat tersebut merupakan menjawab KPU atas saran perbaikan dari PTPS. “Jadi sudah tidak ada rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu, hanya satu kali (dari PTPS 10 Bada) itu saja,” katanya.

Sementara untuk TPS 3 Desa Daha, Swastari mengakui, Bawaslu telah mengeluarkan surat pembatalan saran perbaikan dari PTPS-nya. Surat PTPS tersebut dinilai sebagai tindakan mal administrasi. Namun kejadian di TPS 3 Desa Daha tetap ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu. “Kita sedang berproses dugaan tindak pidana pemilunya (untuk TPS 3 Daha),” ungkap Swastari.

Sebelumnya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Dompu, Yusuf yang dihubungi, Jumat, 23 Februari sore mengaku pihaknya telah mengirimkan kajian KPU Dompu ke Bawaslu Kabupaten Dompu atas saran perbaikan dari Pengawas TPS 10 Bada Dompu. Saran perbaikan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi dan kajian untuk mendapat mendapatkan fakta di lapangan.

“Kita sudah melakukan klarifikasi di tingkat jajaran KPU ke bawah. Mulai dari KPPS hingga PPK. Termasuk melakukan klarifikasi ke pemilih yang pindah memilih ke TPS 10 Bada. Hasilnya dituangkan di kajian (KPU) itu. Sudah dikirimkan ke Bawaslu untuk mendapatkan rekomendasi,” ungkap Yusuf.

Pelaksanaan PSU atau tidak di TPS 10 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu, dikatakan Yusuf, bergantung rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dompu. “Posisi kami (KPU) menunggu rekomendasi Bawaslu, PSU atau tidak,” katanya. Namun berdasarkan ketentuan, pelaksanaan PSU dapat dilakukan paling lambat 10 hari pasca-hari pencoblosan atau 24 Februari 2024. (ula)