Karakter Pancasila Terkikis, Picu Maraknya Kekerasan

0

Mataram (Suara NTB) – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Muhammad Amin Abdullah mengaku bahwa lunturnya karakter pancasila menjadi salah satu indikator dibuatnya buku teks utama Pendidikan Pancasila. Hal ini disampaikan olehnya pada Kajian Lapangan dan Akseptasi ke Pemda NTB terkait masukan dan penerapan BTU Pendidikan Pancasila di Gedung Sangkareang pada Kamis, 22 Februari 2024.

Hilangnya karakter pancasila di kalangan pemuda hingga dewasa mengakibatkan banyak terjadinya tindak kekerasan baik itu di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Di lingkungan sekolah, sering ditemui tindakan perundungan di kalangan masyarakat, banyak dijumpai tindakan intimidasi, kekerasan fisik maupun verbal.

Oleh karena banyaknya kasus yang tidak berpri kemanusiaan tersebut, mengakibatkan BPIP bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan seperti kemenag, kemendagri, kemendigbud hingga pemda untuk menerapkan pendidikan pancasila mulai dari satuan pendidikan terendah.

“Makanya nilai-nilai perikemanusiaan itu harus landing, perundungan itu sama sekali against humanity, ketika saya berbicara kemanusiaan saya nggak membedakan laki-laki dan Perempuan,” ungkap Amin.

Selanjutnya, ia juga menambahkan bahwa tindak kekerasan seperti perundungan dan intimidasi adalah sebuah gunung es, yang mana tidak bisa dihilangkan, namun bisa diminimalisir melalui program pendidikan pancasila.

“Dalam buku itu, sudah ada tema perundungan.  Jelas dalam buku BTU ada pembahasan itu, karena itu sangat-sangat menyedihkan, itu gunung es, ingin kita membuang tapi ndak bisa, setidaknya meminimalisir lah,” katanya.

Untuk memudahkan pengajaran terkait ideologi pancasila, guru sebagai pengajar diminta untuk mengajar secara dialogis dan tidak doktriner, juga harus menjelaskan seluruh konsep secara kontekstual. Selain itu, guru juga harus memahami dengan jelas terkait BTU Pendidikan Pancasila guna mendapatkan pandangan baru terkait dengan upaya memperbaiki keadaan masyarakat yang sudah mulai lupa dengan ideologi negara.

“Untuk guru-guru, ekosistem sekolah itu membaca metode nya dulu. Metode ptu seperti apa, cara mengajarkannya cara menyampaikannya tidak doktriner tetapi dialogis, pendekatannya kontekstual. Maka, ayok dinikmati dan guru harus segera membaca buku itu khususnya guru pancasila/PPKN sehingga punya world view, pandangan baru untuk memperbaiki keadaan,” jelasnya.

Sesuai dengan pendapat Anggota Dewan Pengarah BPIP, Asisten III Setda, H. Wirawan Ahmad juga mengaku bahwa adanya BTU Pendidikan Pancasila ini sebagai salah satu upaya untuk bertahan dari banyaknya gempuran permasalahan baik dari dalam maupun luar negeri.

“Seluruh, kita punya tanggung jawab, apalagi yang sekarang globalisasi informasi, juga masih tingginya fragmentasi sosial, makin melemahnya pelenggabaan sosial, makin massifnya informasi diruang cyber, maka mengharuskan kita memiliki ketahanan ideologi,” ungkapnya.

Wirawan juga menambahkan bahwa, Pendidikan Pancasila ini akan di promosikan tidak hanya melalui buku tugas utama Pendidikan Pancasila saja, tetapi juga akan dijadikan sebagai indikator kinerja di lingkup pemerintah provinsi. Hal ini bertujuan agar seluruh kegiatan pemerintah dapat mencerminkan nilai pancasila dan nantinya akan tercermin nilai indeks aktualisasi pancasila (IAP) tersebut. (era)