Perda PDRD Resmi Berlaku, Disnaker Lobar Kembali Tarik Retribusi IMTA

0

Giri Menang (Suara NTB) – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lombok Barat (Lobar) sudah berhasil dirampungkan Pemkab Lobar. Secara resmi Perda itu berlaku awal tahun ini. Adanya perda PDRD ini menjadi acuan bagi OPD untuk menarik pajak dan retribusi yang sebelumnya tak bisa dipungut, karena terbentur belum adanya aturan ini (Perda).

Salah satunya adalah Retribusi IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing), dimana tahun lalu retribusi ini tidak bisa ditarik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). “Namun Alhamdulillah tahun ini kita bisa tarik (retribusi IMTA) lagi, karena sudah ada Perda nomor 6 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Derah (PDRD),”jelas Sekretaris Disnaker Lobar Masri Junihardy, SKM, Rabu, 21 Februari 2024.

Retribusi IMTA ini masuk menjadi satu kesatuan dalam aturan perda PDRD tersebut, sehingga bisa dijadikan acuan oleh pihaknya dalam menarik IMTA tahun ini. Disebutkan potensi retribusi dari IMTA di Lobar mencapai Rp200 juta lebih per tahun, dengan jumlah 11 orang TKA. Dari 11 orang ini, 3 orang sudah membayar IMTA mencapai Rp50 juta pada awal tahun ini, atau sekitar per tanggal 3 Februari lalu. “Retribusi IMTA sudah masuk ke daerah pada angka Rp50 juta,”sebutnya.

Pada bulan April nanti ada juga Tenaga Asing yang menyetor IMTA tersebut. Untuk menggenjot retribusi IMTA ini, pihaknya aktif turun monev ke agency. Sebab mereka kerja sama dengan pihak Imigrasi.

Di Lobar ada sekitar 3-4 agency yang beroperasi. Sementara itu, Kabag Hukum Setda Lobar Dedi Saputra.,SH., MH,. mengatakan bahwa dalam Perda PDRD termasuk salah satunya menyangkut retribusi IMTA. Aturan soal IMTA ini harus direvisi, namun tahun lalu belum dilakukan perubahan tersebut, sehingga potensi retribusi IMTA ini tidak bisa ditarik.

Pihaknya bersama OPD pun mulai menyusun Raperda PDRD ini pada tahun 2023 dan sudah selesai sejak bulan Desember 2023. “Sudah diundangkan dalam bentuk Perda Nomor 6 tahun 2023. Dan mulai berlaku sejak awal Januari 2024,” jelasnya.

Diketahui, Perda ini melalui proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan RI. Kemudian hasil evaluasi itu disatukan oleh Pemprov. Pihak Pemprov yang menjabarkan evaluasi Kementerian keuangan dan Kemendagri ini, lalu diundangkan dan diberlakukan awal yang ini.

Menurutnya, dengan adanya perda ini tentu bisa menopang dan menambah pendapatan daerah   dari sektor IMTA ini. Sehingga diharapkan perolehan PAD tahun ini bisa lebih meningkat. (her)