Rapat Pleno Tingkat Kecamatan di KSB Dihentikan, KPU KSB Tunggu Perintah

0

Taliwang (Suara NTB) – Kegiatan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan sejauh ini belum ada tanda-tanda akan dilanjutkan. Tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Barat, sejak keluarnya instruksi KPU RI meminta seluruh KPU kabupaten/kota menyetop seluruh proses perhitungan di kecamatan nyaris tidak ada aktivitas yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Sampai hari ini posisinya masih diskorsing. Jadi PPK kami sudah perintahkan jangan melakukan kegiatan apapun berkaitan dengan penghitungan,” kata komisioner KPU KSB, Herman Jayadi, Senin, 19 Februari 2024.

Herman mengatakan, KPU KSB baru menerima instruksi KPU RI itu pada, Minggu, 18 Februari 2024. Dan sekitar pukul 14.00 Wita, instruksi itu dilanjutkan ke kecamatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPK dengan menghentikan seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara. “Jadi sudah nyaris 24 jam atau 1 hari skorsing ini berjalan,” paparnya.

Mengenai kebijakan penghentian sementara perhitungan tingkat PPK itu, diakui Herman belum dapat pihaknya pastikan hingga kapan. Namun menurut dia, alasan KPU RI menyetop perhitungan suara itu dikarenakan adanya proses perbaikan aplikasi sistem rekapitulasi suara (Sirekap). “Istilah KPU RI ada pembersihan data di aplikasi Sirekap. Makanya kalau kami ditanya kapan akan dilanjutkan perhitungannya, ya kami jelas menunggu instruksi KPU RI,” cetusnya.

Pada proses perhitungan sebelum dilakukan diskorsing, dikatakan Herman pada dasarnya berjalan lancar. Meski terdapat protes oleh para saksi partai, tetapi hal itu dapat diselesaikan oleh PPK sehingga jalannya perhitungan tidak mengalami gangguan berarti. “Perhitungan di PPK kan dimulai tanggal 17 Februari. Dan sampai kemarin (Minggu) sebelum diskorsing semua kecamatan laporannya lancar. Kalau ada protes-protes masih terkendali,” klaimnya seraya memberi gambaran realisasi perhitungan tingkat PPK di seluruh kecamatan.

“Sampai jam 2 siang kemarin, sebelum diskorsing, rata-rata kecamatan belum ada yang sampai 50 persen desanya selesai dilakukan perhitungan. Kecuali kecamatan Brang Ene dan Jereweh, hampir menyentuh 50 persen karena wilayahnya kan memang kecil,” sambung komisioner KPU KSB, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM ini.

Sementara itu, komisioner Bawaslu KSB, Nurhidayati Arifah mengatakan, saat penghentian perhitungan di kecamatan dilakukan, pihaknya langsung mengimbau kepada KPU dan PPK agar mengamankan seluruh kotak suara yang telah berada di kantor kecamatan. Sementara kotak suara yang sudah terlanjur dibuka, agar proses perhitungannya tetap dilanjutkan hingga selesai.

“Kemarin pas instruksi itu diterima oleh PPK. Kami minta ke PPK kotak yang sudah terlanjur terbuka untuk terus dilanjutkan perhitungannya. Sementara kotak suara yang sudah ada di kecamatan tidak boleh dibawah pulang oleh PPS,” cetus Nurhidayati.

Diakuinya ada potensi kerawanan akibat kebijakan skorsing perhitungan di tingkat PPK itu. Namun demikian, dengan pengawasan yang maksimal baik oleh Bawaslu, KPU dan aparat kepolisian, Nurhidayati menyatakan, potensi kerawanan dalam bentuk kecurangan itu dapat dieliminir. “Kami bersama pihak kepolisian dan tentunya PPK juga mengawasi semua kotak suara yang sudah ada di kecamatan sampai detik ini,” imbuhnya.(bug)