Pj Gubernur Tekankan Kualitas Dokumen Perencanaan Komprehensif untuk NTB Emas 2045

0

Mataram (Suara NTB)-Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menekankan agar dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah dan jangka panjang dilakukan secara komprehensif dan memperhatikan semua pedoman yang ada. Sehingga visi untuk mewujudkan Indonesia Emas dan NTB Emas 2045 bisa terlaksana dengan baik.

Memberikan sambutan saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa, 20 Februari 2024, Pj Gubernur menyebut ada 12 isu strategis telah berhasil dipetakan. Hal ini tentunya akan dielaborasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ini juga tak lepas dari 8 misi, 17 arah pembangunan serta 45 indikator utama pembangunan.

Saya membayangkan hari-hari ini adalah hari yang demikian padat, yang menyita perhatian Bappeda NTB, kabupaten/kota serta tim pendukung, fungsional perencana, tim pakar dan lainnya. Harus berjuang bagaimana menyusun RKPD 2025, menyusun RPJMD 2025-2029 dan menyusun RPJPD 2025-245, kata Lalu Gita Ariadi.

Ia mengatakan, RPJMD 2025-2029 akan menjadi pedoman Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih periode berikutnya. Dokumen perencanaan RPJPD 2025-2045 menjadi bagian yang terintegral dari RPJPN dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 yang merupakan momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

“Memproyeksikan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ini dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa situasi berdasarkan data dan fakta informasi yang ada, berbagai capaian yang positif sebagai modalitas dalam penyusunan perencanaan,” katanya.

Sejumlah kondisi dan tantangan lokal juga harus mampu diproyeksikan dengan situasi dan arah kebijakan nasional. Hal-hal besar dan strategis yang berpotensi terjadi 21 tahun yang akan datang harus bisa dibaca dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Jadi target dalam waktu dekat sesuai dengan timeline yaitu tersusunnya sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan arahan penyusunan RPJPN 2025 – 2045,” katanya.

Menurut Pj Gubernur, hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di sebelah utara NTB akan memberi dampak bagi provinsi ini karena aspek geografis. Sebab Selat Lombok yang menjadi bagian dari ALKI II akan menguntungkan NTB karena selat ini akan menjadi jalur pelayaran internasional yang ramai seperti halnya Selat Malaka.

Indonesia akan menjadi poros maritim dunia seperti pernyataan Presiden Jokowi akan direspons oleh NTB dengan potensi pengembangan potensi Global Hub di Lombok Utara. Pengembangan kawasan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik jika dikaitkan dengan pengembangan pusat pertumbuhan baru ekonomi NTB.

“Jika di selatan sudah ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemudian di Sumbawa Barat mudah-mudahan segera tuntas kawasan industri tambang dan turunannya, maka Global Hub dalam konsep pembangunan ekonomi berstatus dapat dikembangkan menjadi Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB),” ujarnya.(ris)