Gakkumdu KSB Minta Keterangan Ahli Terkait Kasus Guru Joki Politik Uang

0

Taliwang (Suara NTB) – Bawaslu – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sumbawa Barat terus mendalami kasus oknum guru SMAN 1 Jereweh yang diduga jadi joki politik uang di lingkungan sekolah.

Terbaru mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut, Sentra Gakkumdu KSB telah meminta keterangan saksi ahli pidana. “Hari ini Bawaslu dan Gakkumdu sedang berada di Mataram untuk mendapatkan keterangan saksi ahli pidana mengenai kasus dugaan money politik di sekolah itu,” ungkap Kordiv Penindakan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu KSB, Nurhidayati Arifah, Senin, 19 Februari 2024.

Setelah mendapatkan keterangan dari saksi ahli pidana itu, Nurhidayati mengatakan, Gakkumdu akan segera membuat kajian. Hasil kajian itu kemudian akan dijadikan bahan pembahasan tahap dua untuk menetapkan apakah kasus oknum guru SMAN 1 Jereweh tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

Sebelumnya kata dia, pada pembahasan tahap pertama, data dan fakta seputar kasus pemberian uang kepada sejumlah siswa SMAN 1 Jereweh dengan modus mengarahkan pilihan kepada salah satu Caleg ditemukan selama proses penelusuran oleh Panwascam.

Dari temuan-temuan tersebut, Bawaslu – Sentra Gakkumdu KSB kemudian melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak. Diantaranya siswa yang diduga mendapatkan uang pemberian oleh oknum guru, kepala sekolah SMAN 1 Jereweh dan beberapa anggota masyarakat sekitar. “Kalau tidak salah siswa yang kita mintai keterangan ada 4 atau 5 orang,” papar Yayaq sapaan akrab Nurhidayati.

Dari seluruh data temuan dan keterangan para pihak itu, lanjut Yayaq, kemudian pihaknya menyatakan lengkap dan dapat dinaikkan ke proses pembahasan tahap dua. “Kami lakukan registrasi terkait terhadap kasus itu untuk naik ke tahap dua. Dan untuk melengkapi data kemudian kita minta tambahan saksi ahli pidana,” tukasnya.

Ia memastikan, setiap kasus pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu – Sentra Gakkumdu tetap berproses. Meski disisi lain ada tahapan Pemilu yang tetap harus diawasi. “Proses pungut hitung yang sedang berjalan di PPK sekarang tetap kita awasi. Jadi tidak ada pekerjaan yang kami terlantarkan,” jaminnya. (bug)