Anggota Komisi I DPRD NTB Tuntut Bawaslu Panggil dan Periksa Penyebar Data Spekulatif Hasil Pileg di NTB

0

Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi I DPRD NTB yang membidang Pemerintahan dan Hukum, TGH Najamudin Moestafa, berang dengan aksi partai politik (parpol) peserta pemilu dan pimpinannya, yang kelewat genit menyebarkan hasil pemilu legislatif di NTB yang sangat spekulatif.

Tindakan mereka disebut telah terang-terangan melanggar aturan, selain tidak sopan dan sama sekali tidak menghargai proses pemilu yang saat ini proses rekapitulasi di tingkat kecamatan saja masih belum usai.

Kok enak sekali orang-orang ini bilang partai ini dapat kursi, partai ini tidak dapat kursi. Si ini nggak jadi, si ini yang jadi. Apa dasarnya?, tandas TGH. Najamuddin kepada awak media di Mataram, Selasa, 20 Februari 2024.

Ulama kharismatik dari Lombok Timur ini menegaskan, proses pemilu ini harga mati harus berjalan tertib. Karena itu, dengan tegas dirinya mempertanyakan motif partai politik peserta pemilu dan pimpinannya yang menyebarkan data tersebut bahkan ke media massa dengan memastikan partai yang terpental dari pertarungan dan figur-figur yang tidak mendapat kursi legislatif.

Ditegaskannya, andai pun betul, partai politik melakukan penghitungan, dan melakukan rekapitulasi dan tabulasi secara mandiri, hal tersebut bukanlah dasar untuk memberi pernyataan ke publik dan bahkan dengan gaya menyebut partai-partai yang mendapat kursi dan nama-nama yang akan duduk di kursi tersebut.

Politisi asal Gumi Patuh Karya ini mengungkapkan, akal sehat sulit mendapatkan sebuah akubtabilitas dari proses rekapitulasi yang datanya dihimpun sendiri, diverifikasi sendiri, diolah dan dihitung sendiri, lalu diumumkan secara sendiri pula.

PPP itu kan salah satu partai bagian dari Parpol yang sedang bertarung dalam Pemilu. Nggak boleh partai peserta pemilu lalu mengumumkan partai ini dapat kursi, partai ini tidak dapat kursi. Akhirnya meresahkan masyarakat kita itu, tandas TGH Najamuddin.

Seluruh apa yang diumumkan itu kata TGH Najamuddin, sama sekali tidak memiliki dasar. Sebab, saat ini, proses penghitungan dan rekapitulasi saja, masih sedang berlangsung di kecamatan. Dan proses itu, masih akan terus dilakukan hingga sepekan ke depan.

Terlalu banyak tahapan dan waktu yang masih harus dilalui sampai 10 Maret 2024, kata TGH Najamuddin merujuk batas akhir proses rekapitulasi suara yang berlangsung secara berjenjang.

Legislator yang pernah memimpin Badan Kehormatan DPRD NTB ini mengungkapkan, dibutuhkan ketegasan dari Bawaslu NTB untuk menangani polah dan tindakan terlalu genit dari para pimpinan partai politik di Bumi Gora yang gaya-gaya menyebarkan hasil penghitungan yang tanpa dasar. Ini sama sekali nggak menghargai proses namanya. Jangan kita ikut gaya Jakarta di NTB ini, tandas TGH Najamuddin lagi.

Satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas mengumumkan hasil Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum. Karena itu, tindakan yang mendahului pengumuman resmi dari KPU, dan secara terang-terangan menyebut partai yang tidak dapat kursi dan yang dapat kursi beserta nama-nama calon anggota legislatifnya, adalah tindakan pelanggaran.

TGH Najamuddin menegaskan, dirinya harus berbicara terkait ini, sebab, terlalu mahal harga yang dipertaruhkan jika hal yang demikian ini dibiarkan. Berseliwerannya data-data spekulatif tersebut bisa potensial memperkeruh situasi. Bisa-bisa para pendukung dan basis massa partai ribut di bawah dan terhadi gesekan. Kalau sudah seperti itu, malah hanya akan menghasilkan instabilitas daerah, tandasnya.

Lantas bagaimana kalau pada akhirnya, berdasarkan hasil penghitungan yang resmi oleh KPU setelah rekapitulasi berjenjang, lalu partai-partai yang sekarang disebut tidak berhasil menempatkan kadernya di lembaga legislatif, baik di DPRD kabupaten, DPRD Provinsi, dan di DPR RI, pada kenyataannya justru berhasil menempatkan kadernya berdasarkan hasil penghitungan resmi dari KPU.

Bukannya yang begini malah hanya akan menghadirkan instabilitas bagi daerah, tandas TGH Najamuddin.

Karena itu, dirinya mengingatkan semua pihak agar bersabar. Hargai proses yang sedang berlangsung. Terlebih, seluruh pihak dan pemangku kepentingan, saat ini sedang bekerja maksimal demi hasil pemilu yang benar-benar ajeg. Saya ingatkan siapa saja. Jangan bikin-bikin. Jangan bermain-main dengan menyebarkan data-data yang tidak jelas dasarnya. Ini potensial bikin ribut di masyarakat, tandas Najamuddin.

Ribuan orang kata TGH Najamuddin, bisa tersnggung akibat data spekulatif tersebut. Dan kalau ketersinggungan sudah terjadi, dikhawatirkan malah bisa menimbulkan aksi dan tindakan anarkis. Ini namanya mempertaruhkan instabilitas daerah. Imbasnya, Pemilu bisa diulang di NTB. Hal yang sama sekali tidak kita inginkan, tandasnya.

Itu sebabnya, siapapun, mau posisinya sebagai pengamat, atau lembaga survei, apalagi para politisi dan partai politik peserta pemilu, TGH Najamuddin mengingatkan mereka untuk menghargai proses yang sedang berlangsung, dan tidak justru memicu dan memancing situasi keruh di tengah-tengah masyarakat. (r)