Ditengarai Ada Kecurangan, PSI Tuntut PSU di Sejumlah TPS di Desa Penujak

0

Praya (Suara NTB) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menuntut digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Penujak, Praya Barat. Menyusul adanya dugaan kecurangan yang terjadi di sejumlah TPS tersebut saat pemungutan suara Pemilu 2024, yang melibatkan tim sukses salah seorang calon anggota legislatif (caleg) petahana, Rabu, 14 Februari 2024.

Tim sukses tersebut berupaya mengarahkan pemilih untuk memilih caleg tertentu, sehingga merugikan caleg lainnya. “Termasuk kami, kecurangan ini sangat merugikan,” ungkap Ketua DPD PSI Loteng, M. Sahirudin, kepada Suara NTB, Kamis, 15 Februari 2024.

 Ia mengambil contoh modus kecurangan yang terjadi di salah satu TPS di Desa Penujak. Di mana ada tim sukses salah seorang caleg yang mengarahkan pemilih untuk memilih caleg yang diusungnya, langsung di bilik suara.

Padahal hal itu tidak dibenarkan secara aturan. Tetapi justru terjadi di TPS. Anehnya, petugas TPS baik itu KPPS, pengawas TPS maupun saksi tidak melakukan tindakan. “Inikan aneh, ada upaya mengarahkan pemilih untuk memili caleg tertentu tetapi petugas membiarkan,” jelasnya.

Kejadian itu diketahui setelah salah satu caleg PSI saat memantau proses pemungutan suara di TPS tersebut. “Ini bukan kami dapat cerita atau laporan dari pihak luar. Kejadian ini ditemukan langsung oleh caleg kami,”  tegasnya.

Pihaknya pun menduga kecurangan serupa juga terjadi di TPS lain yang ada di Desa Penujak, sehingga pihaknya mendesak KPU Loteng melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan yang terjadi serta menggelar PSU di TPS-TPS yang ditengaarai tempat terjadinya kecurangan. Biar hasil pemungutan suara benar-benar fair.

“Kita menduga kecurangan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena diduga melibatkan caleg (kabupaten) petahana. Untuk itu kita akan laporkan ke Bawaslu dan KPU Loteng,” tegasnya.

Ketua KPU Loteng Hendri Harliawan yang dikonfirmasi via ponsel terkait tuntutan tersebut menegaskan PSU tidak bisa serta merta digelar. Ada mekanisme dan aturannya. Di mana PSU baru bisa digelar kalau ada rekomendasi dari Bawaslu Loteng. “Ada mekanisme dan aturannya kalau mau PSU. Tidak bisa serta merta begitu saja,” ujarnya seraya mengaku belum mengetahui info terkait persoalan caleg PSI tersebut.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Loteng, L. Fauzan Hadi. Ia mengaku kalau pihaknya belum mendapat laporan terkait persoalan terang. “Belum ada ( laporan),” jawabnya.

Disinggung potensi PSU, Fauzan mengatakan semua ada mekanismenya. Dan, sebelum itu harus ada kajiannya. “Mesti dikaji dulu, karena syarat untuk PSU itu sudah ada ketentuannya,” pungkas Fauzan. (kir)