Politik Uang Diduga Kian Masif Jelang Pencoblosan, Bawaslu Tingkatkan Patroli dan Ajak Warga Berani Melapor

0
Anggota Panwaslu Kecamatan Kempo saat menertibkan APK di wilayah Soro, Minggu, 11 Februari 2024.(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Menjelang hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024, informasi politik uang kian massif terdengar. Praktik politik uang ini diduga terjadi pada hampir semua tingkatan pemilihan selain untuk pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Pergerakan yang cukup massif dan dilakukan secara sembunyi – sembunyi membuat Panitia Pengawas (Paswas) pemilu di lapangan kesulitan untuk melakukan tangkap tangan. Warga pun diminta untuk berani memberikan laporan kepada Bawaslu bila ditemukan ada praktik politik uang.

“Kita memang mendengar ada informasi soal politik uang. Bahkan itu terjadi di hampir semua tingkatan pemilihan, kecuali untuk pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Karena ini dilakukan secara sembunyi – sembunyi,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH saat dikonfirmasi, Senin, 12 Februari 2024

Swastari mengaku, pihaknya terus meningkatkan patroli uang. Tim ini melibatkan semua jajaran pengawasan pemilu hingga di tingkat TPS untuk melakukan sergap dan tangkap tanya praktik politik uang. “Hal seperti ini (politik uang) kadang sangat sulit untuk tangkap tangan. Tapi kita akan terus meningkatkan patroli, sembari mengajak masyarakat untuk berani memberi laporan (ke Bawaslu),” katanya.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, praktik politik uang ini cukup massif terdengar di tengah masyarakat. Jika pada pemilu – pemilu sebelumnya, praktik politik uang ini hanya dilakukan oleh oknum calon anggota DPRD Kabupaten. Pada Pemilu 2024 ini, praktik politik uang ini bahkan dilakukan untuk calon anggota DPR RI.

Modusnya, agar tidak dilaporkan ke Bawaslu, para calon anggota legislatif bersama timnya membentuk jaringan yang terdata hingg di tingkat TPS. Berdasarkan data nama yang sudah menyatakan kesiapan untuk memilih ini baru diserahkan uang. Untuk calon anggota DPR RI disebut – sebut Rp50 ribu per suara. Untuk DPRD Provinsi disebut sebesar Rp.100 ribu per suara, dan DPRD Kabupaten disebut antara Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per suara.

Untuk diketahui, masa kampanye pemilu tahun 2024 berakhir pada 10 Februari 2024 dan masa tenang pada 11 hingga 13 Februari 2024. Pada masa tenang, di beberapa tempat masih saja ada Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak dicopot oleh para Caleg. Sehingga harus ditertibkan dan dibersihkan oleh Panwaslu tingkat Kecamatan bersama jajaran pemerintah daerah (Pemda) Dompu.

“Ketika memasuki masa tenang, kami langsung melakukan patroli bersama Sat Pol PP untuk menertibkan APK  yang masih terpasang. Penertiban kembali dilakukan pada Minggu, 11 Februari 2024. Alhamdulillah berdasarkan laporan dari semua kecamatan, semua APK sudah bersih,” kata Swastari. (ula)