Pj Bupati Lotim Lantik 90 Pjs Kades

0
Pelantikan PJs Kepala Desa di Lombok Timur, Senin, 12 Februari 2024.(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim) H.M. Juaini Taofik melantik 90 penjabat sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades), Senin, 12 Februari 2024.

Dalam sambutannya, Pj Bupati mengatakan berdasarkan asas pemerintahan tak boleh ada kekosongan. Posisi PJ Kades sama dengan Pj Bupati.

Kepada para Pjs Kades, diminta untuk tidak mengusik dulu APBDes masing-masing desa. Saat ini kita dihadapkan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Diminta, Pjs kades sukseskan dulu pemilu.

Kata Pj Bupati, 90 desa di Lotim sama dengan dua kabupaten. Mereka yang menjadi  Pjs Kades dipilih dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti disyaratkan yang menjadi Pjs Kades adalah ASN dari PNS itupun harus di dalam daerah.

Para Pjs diambil dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya. Semua Pjs kades diharap bisa memimpin desa satu tahun kedepan. Membawa desa menjadi lebih baik.

Para Pjs Kades ini merupakan pengganti  jabatan 90  kepala desa  di Lombok Timur berakhir pada tanggal 8 dan 18 Februari 2024. Yakni setelah menjabat untuk periode 2018-2024.

Kiprah dan kinerja para Kades sebelumnya selama menjabat diakui cukup gigih dalam membangun desa. Melakukan pemberdayaan pembinaan masyarakat, menjalankan pemerintahan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Adapun terkait revisi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Tentang Desa, saat ini masih menjadi pembahasan di tingkat pusat. Jika Undang-undang tentang desa yang baru telah disahkan dan diundangkan, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga akan melaksanakan sesuai aturan yang ada.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman menegaskan, penerbitan SK pemberhentian kepala desa yang berakhir masa jabatannya bedasarkan sejumlah regulasi yang berlaku saat ini. Yakni, pasal 40 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014,  pasal 8 Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa, pasal 64 Perda Nomor  14 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

Pjs Kades tersebut dalam kesempatan pertama akan menyelesaikan hak dari mantan kepala desa  yang tertunda karena adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang relatif baru di Lombok Timur, bahkan di Indonesia. (rus)