Penyesuaian Gaji ASN Belum Dibayar

0
Ivan, pegawai Pemkot Mataram sedang bekerja pada Senin, 12 Februari 2024. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menaikkan gaji 8 persen untuk PNS aktif dan 12 persen bagi pensiunan dan penerima pensiunan. Penyesuaian atau kenaikan gaji ini belum diterima karena masih menunggu PMK. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat menyesuaikan atau menaikkan gaji sebesar delapan persen bagi aparatur sipil negara (ASN) dan dua belas persen bagi pensiunan. Kenaikan gaji ini belum dibayarkan karena menunggu petunjuk teknis dari tata cara pembayaran sesuai peraturan menteri keuangan (PMK).

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada Senin, 12 Februari 2024 membenarkan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang kenaikan gaji pegawai negeri sipil sebesar delapan persen dan pensiunan ASN dan TNI/Polri sebesar 12 persen. Ketentuan kenaikan gaji pegawai ini telah diatur sesuai undang-undang maupun peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Tetapi petunjuk serta tata cara pembayarannya belum diatur sesuai peraturan menteri keuangan. “Peraturan pemerintahnya sudah ada tinggal menunggu PMK-nya saja tentang tata cara pembayarannya,” kata Sekda.

Secara aturan kenaikan gaji pegawai negeri sipil dimulai pada Januari 2024. Faktanya, seluruh abdi negara di Lingkup Pemkot Mataram belum merasakan atau menerima penyesuaian gaji tersebut. Kemungkinan kata Sekda, kenaikan gaji akan dirapel pada bulan Maret. “Kemungkinan dirapel di bulan Maret dan tergantung dari PMK-nya,” ujarnya.

Perhitungan kenaikan gaji pegawai menggunakan sistem dari Kementerian Keuangan. Artinya, sistem ini akan mengatur kenaikan gaji pegawai sesuai dengan kepangkatan atau golongannya. Selain PNS aktif sambungnya, pensiunan dan penerima pensiunan juga mendapatkan kenaikan gaji 12 persen. Adapun pegawai non ASN juga mendapatkan kenaikan gaji. Kebijakan Walikota Mataram H. Mohan Roliskana kata Alwan, gaji pegawai tidak tetap dari Rp1.350.000 menjadi Rp1.500.000 per bulan.

Pemkot Mataram memiliki komitmen untuk menaikan gaji pegawai non ASN mendekati upah minimum kota (UMK). “Kita naikan bertahap karena Pak Wali memiliki komitmen menaikan gaji pegawai honorer mendekati UMK,” terangnya.

Diakui, kenaikan gaji ASN maupun honorer jelas berdampak terhadap pengalokasian anggaran, sehingga secara perlahan kesejahteraan seluruh pegawai dapat ditingkatkan. (cem)