Pemilih Non KTP Elektronik di KLU Berjumlah 1.000 Orang

0
H. M. Zaki Abdillah (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menyelesaikan proses faktual data pemilih non KTP elektronik. Berdasarkan koordinasi dengan Dukcapil KLU, angka faktual pemilih non KTP elektronik sebanyak 1.000 orang.

“Dari data pemilih non KTP elektronik yang kita faktualkan tanggal 21 Juni 2023 jumlahnya 2.700 orang. Kemarin tanggal 4 Februari kita faktualkan lagi, dan angka terakHir pemilih non KTP-el elektronik, jumlahnya pas 1.000 orang,” ungkap Komisioner Bidang Data dan Informasi – KPU KLU, Dr. H. M. Zaki Abdillah, LC., MA., Senin, 12 Februari 2024.

Kepada Suara NTB, Zaki menyatakan dari 1000 orang itu kemudian dielaborasi menurut kelompok umur. Ditemukan bahwa penilih non KTP-E berusia 20 tahun ke atas sebanyak 30 persen, atau 300 orang. Sedangkan 60 persen berusia 17 tahun, serta pemilih berumur 18 dan 19 tahun sebesar 10 persen.

Menurut dia, koordinasi dengan Dukcapil menyimpulkan bahwa banyaknya (60 persen) pemilih pemula berusia 17 tahun, 18 tahun dan 19 tahun merupakan siswa sekolah SMA dan alumni yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Saat proses perekaman e-KTP dengan jemput bola ke sekolah-sekolah, tidak semua pemilih pemula bersedia direkam menggunakan baju seragam sekolah. Sedangkan di saat bersamaan, para siswa juga tidak membawa pakaian ganti untuk kebutuhan pemotretan KTP.

“Artinya memang Dukcapil belum terbitkan KTP. Kendala ada pada proses rekam dan ambil foto adik-adik SMA. Kadang Dukcapil datang ke SMA, mereka tidak mau difoto menggunakan baju seragam, karena foto KTP sifatnya adalah foto abadi yang berlaku seumur hidup,” terangnya.

Kendati demikian, KPU KLU tambah Zaki, telah berkoordinasi pula dengan Dukcapil agar pemilih yang memenuhi syarat usia memilih untuk diterbitkan Surat Keterangan (Suket) Perekaman. Bahwa yang bersangkutan benar telah merekam KTP-e namun blanko KTPnya belum dikeluarkan.

Suket KTP-e yang dikeluarkan Dukcapil nantinya dapat digunakan oleh pemilih pemula untuk menyalurkan hak politik di TPS domisili masing-masing. Tanpa Suket tersebut, maka Pemilih tersebut tidak akan diakomodir oleh petugas KPPS.

“Pada hari H, ketentuan boleh memilih harus menggunakan KTP, atau Fotokopi KTP, atau Suket, yang menunjukkan Suket perekaman, bukan Suket Domisili. Karena kalau Suket Domisili sudah tidak diterbitkan lagi oleh Dukcapil,” tandasnya. (ari)