H-2 Pencoblosan, KPPS di Lobar Terkendala Sistem Aplikasi Sirekap

0
Ketua Bawaslu Lobar Rizal Umami, Saiful Huda

Giri Menang (Suara NTB) – Jelang H-2 pencoblosan pemilu pada tanggal 14 Februari ini, KPU Lombok Barat terkendala sistem aplikasi Sirekap. Pasalnya, hingga Senin, 12 Februari 2024 sistem aplikasi alat bantu ini baru 70 persen bisa oleh petugas di bawah (KPPS) se Lombok Barat. Pihak KPU pusat pun diharapkan bisa mempercepat akses sistem tersebut.

Komisioner KPU Lobar, Saiful Huda menerangkan, telah dua kali uji coba aplikasi Sirekap di Lobar. Pertama menggunakan surat suara DPR RI, hasilnya hampir 70 persen KPPS masing-masing Wilayah di Lobar yang bisa tuntas sampai publikasi. “Kendala yang dihadapi ada yang hanya sampai kirim, ada yang sampai penyesuaian. Ada belum bisa terbaca. Kalau yang tuntas itu kan sampai publikasi (pengumuman),”jelasnya, Senin, 12 Februari 2024.

Kendala yang dihadapi pada sistem aplikasi Sirekap ini sedang dalam proses maintenance atau perbaikan di KPU RI. Untuk pelaksanaan selanjutnya baik uji coba atau langsung pada hari H pencoblosan, pihaknya hanya menunggu dari KPU RI. “Kalau disuruh uji coba lagi, siap kita,” ujarnya. Bagaimana memastikan Sirekap saat pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan nanti? Pihaknya lagi-lagi hanya bisa menunggu perbaikan dari KPU RI.

Diakuinya dari awal aplikasi Sirekap ini lambat bisa login di Lobar. “Di Lobar agak lambat,” jelasnya. Sirekap ini sendiri ditarik dari Siakba. Ada ketidaksesuaian antara Siakba dengan pemegang akun Sirekap. Karena banyak yang mengundurkan diri sebagai pemegang Sirekap. Hal ini salah satu menjadi kendalanya.

Di masing-masing KPPS akun ini dipegang oleh dua orang petugas. Pihaknya berharap agar ini bisa diselesaikan pada sebelum pelaksanaan pemilu. Sebab tahapan saat ini tidak ada waktu untuk sosialisasi lagi, “Karena ini sudah eksekusi,”ujarnya.

Sirekap ini sendiri alat bantu bagi Petugas KPPS dan KPU. Namun yang menjadi acuan tetap hasil hitung manual pada C1 Plano. “Jadi Sirekap alat bantu,” ujarnya. Lebih lanjut dijelaskan, kalau ada ketidaksesuaian antara Sirekap dengan manual, maka yang menjadi acuan untuk menghitung suara adalah pada C1 manual.

Sementara itu, ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami mengatakan karena Sirekap menjadi alat bantu utama maka pihaknya pun tetap memantau setiap perubahan-perunahannya. Namun kata dia, kendala Sirekap ini bukan hanya di Lobar saja. “Perubahan versi saja yang menjadi kendala, mudah-mudahan segera bisa diperbaiki,” harapnya.

Untuk memastikan Sirekap bisa berfungsi maksimal saat pungut hitung nanti? Hal ini di luar kuasanya, karena Sirekap merupakan produk dari KPU. Namun hal tersebut ini juga menjadi atensi dari Bawaslu RI sesuai tingkatan. (her)